Tiga Tahun Berlalu, Amnesty Desak Polri Usut Dalang Kasus Novel

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 11 April 2020
Tiga Tahun Berlalu, Amnesty Desak Polri Usut Dalang Kasus Novel

Novel Baswedan. (Ant)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, genap tiga tahun pada hari ini, (11/4). Amnesty International Indonesia, mendesak kepolisian mengusut dalang penyerangan Novel.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai sejak penyerangan tiga tahun lalu, upaya mengungkap pelaku berjalan lambat. Meski dua pelaku yang merupakan anggota Polri aktif sudah ditangkap, Usman menduga masih ada pelaku lain yang terlibat dalam teror tersebut.

Baca Juga:

WP KPK: Penghargaan Novel Jadi Motivasi Pegawai Gigih Berantas Korupsi

Seharusnya, kata Usman, tidak berhenti sampai di situ, apalagi jika sampai ada yang dikambinghitamkan. Usman juga meminta pengusutan kasus tersebut jangan berhenti sampai di motif dendam pribadi.

“Aktor-aktor lain yang terlibat harus diusut tuntas, terutama dalangnya. Bagaimana pun Novel tetap menjadi simbol kesungguhan negara melawan korupsi. Di kasus ini niat baik pemegang otoritas negara diuji, apakah hukum akan ditegakkan secara adil," kata Usman dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Usman menagih komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menuntaskan kasus Novel. Ia meminta Jokowi segera membentuk Tim investigasi independen dengan keahlian dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Keadilan untuk Novel sebaiknya tak ditunda. Tidak boleh ada impunitas," tegas dia.

Usman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang termasuk mendukung Deklarasi PBB tentang Perlindungan Pembela HAM. Untuk itu, kata dia, tidak boleh lagi ada korban seperti Novel.

“Tidak boleh lagi ada korban seperti Novel di negara ini, baik dari pembela HAM di bidang pemberantasan korupsi maupun lingkungan hidup yang sering berkaitan masalahnya," pungkasnya.

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad berjabat tangan dengan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat menghadiri peluncuran Perdana International Anti-Corruption Champion Fund (PIACCF) di Putrajaya, Malaysia, Selasa (11/2/2020). Pada kesempatan tersebut Novel Baswedan bersama mantan Wakil Jaksa Penuntut Umum Malaysia almarhum Datuk Anthony Kevin Morais menerima penghargaan yang diserahkan Mahathir Mohamad. ANTARA FOTO/Agus Setiawan/pras. (1)
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad berjabat tangan dengan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat menghadiri peluncuran Perdana International Anti-Corruption Champion Fund (PIACCF) di Putrajaya, Malaysia, Selasa (11/2/2020). Pada kesempatan tersebut Novel Baswedan bersama mantan Wakil Jaksa Penuntut Umum Malaysia almarhum Datuk Anthony Kevin Morais menerima penghargaan yang diserahkan Mahathir Mohamad. ANTARA FOTO/Agus Setiawan/pras. (1)

Untuk diketahui kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Saat itu, Novel dalam perjalanan pulang dari Masjid di dekat rumahnya usai melaksanakan solat subuh saat dua orang tak dikenal menyiramkan air keras ke wajahnya. Kala itu, Novel dikenal sebagai penyidik senior KPK yang disegani dan banyak mengusut kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah petinggi negara.

Penyerangan itu membuat mata kiri Novel rusak hingga 95 persen. Ia hampir buta dan harus menjalani rangkaian operasi di Singapura.

Sejak kejadian itu, sejumlah elemen masyarakat telah meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan mengusut kasus ini dengan serius dengan membentuk tim independen pencari fakta. Namun proses investigasi oleh kepolisian berjalan sangat lambat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan menggandeng beberapa tokoh dari koalisi masyarakat untuk kasus penyerangan Novel. Tim tersebut kemudian menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

Dianugerahi Penghargaan Antikorupsi, Novel Baswedan Singgung Pelemahan KPK

Pihak kepolisian baru membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus Novel pada awal 2019. Tim tersebut dibentuk untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Komnas HAM.

Pada 26 Desember 2019 Polri menangkap dua terduga pelaku penyerangan Novel berinisial RM dan RB di Depok, Jawa Barat. Keduanya diketahui adalah anggota Brimob aktif. (Pon)

#Novel Baswedan #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - 35 menit lalu
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Bagikan