Tiga Provinsi Ditetapkan Siaga Darurat Karhutla, BNPB Kerahkan 12 Helikopter


Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan 12 helikopter tangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto: Humas BNPB)
Antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Ancaman karhutla terus meningkat seiring dengan makin keringnya musim kemarau.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan diperkirakan puncak musim kemarau pada Agustus 2017 mendatang.
"Hingga saat ini Gubernur 3 provinsi langganan karhutla telah menetapkan status Siaga Darurat karhutla yaitu Provinsi Riau (24/1 hingga 30/11), Sumatera Selatan (30/1/2017 hingga 30/11/2017), dan Kalimantan Barat (1/6hingga 31/10)," kata Sutopo pada siaran pers yang diterima merahputih.com, Jakarta, Kamis (22/6).
Menurutnya, dengan menetapkan siaga darurat maka secara administrasi dan teknis dapat melakukan upaya kemudahan akses penerahan sumber daya dan koordinasi dengan lebih mudah dalam penanggulangan karhutla.
"Sementara itu, daerah lain yang sering terjadi karhutla belum menetapkan siaga darurat seperti Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua," tuturnya.
Sutopo menjelaskan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanggulangan karhutla, BNPB telah mengerahkan 12 helikopter water bombing dan 2 pesawat hujan buatan untuk ketiga provinsi tersebut.
"Enam helicopter water bombing ditempatkan di Riau yaitu 4 heli di Pekanbaru dan 2 heli di Dumai. 6 Helikopter water bombing yang di operasikan di Riau adalah jenis Sikorsky, MI-171, MI8 MTV-1, MI-172 dan Bolkow yang memiliki kapasitas 600 – 4.000 liter," jelasnya.
Di Sumatera Selatan dioperasikan 3 helikopter water bombing jenis MI-17 dan Bolkow, dan 2 pesawat terbang Casa 212 untuk hujan buatan. Operasi hujan buatan telah digelar di Sumatera Seelatan sejak 8/6/2017. Setiap hari awan-awan potensial di atas sekitar Sumatera Selatan disemai dengan bahan NaCl untuk dijatuhkan menjadi hujan.
Sedangkan di Kalimantan Barat, dioperasikan 3 helikopter jenis Bel-214B, MI-8 dan Kamov yang berkapasitas 3.000 – 5.000 liter.
Pengerahan 12 helikopter water bombing dan 2 pesawat hujan buatan merupakan salah satu dari strategi operasi penanggulangan karhutla. Ada lima strategi yaitu operasi pemadaman di darat, operasi pemadaman undara, operasi penegakan hukum, operasi pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hingga saat ini jumlah hotspot (titik panas) yang terdeteksi oleh satelit menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Jumlah hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) dengan tingkat kepercayaan 80% yang artinya terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2.810 titik, pada tahun 2016 sebanyak 1.917 titik, dan tahun 2017 sebanyak 157 titik. Selama tahun 2017 (hingga Juni 2017) terjadi penurunan hotspot sebanyak 1.681 titik atau 91,45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.
Begitu juga dengan luas hutan dalan lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada tahun 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan tahun 2017 sebanyak 15.983 hektar. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 15.983 hektar hutan dan lahan yang terbakar terdapat di lahan gambut 5.922 hektar dan tanah mineral 10.061 hektar.
Mengingat jumlah hotspot harian dan karhutla di beberapa Provinsi (Jambi, Kalbar, Kalteng) meningkat serta kondisi iklim telah memasuki musim kemarau maka diharapkan daerah mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla tahun 2017. Jangan sampai terlambat seperti tahun 2015.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Akibat Banjir Besar di Bali, Infrastruktur Jalan hingga Pasar Rusak Parah

Korban Tewas Banjir di Bali Capai 16 Orang, Terbanyak di Kota Denpasar

Bali Dilanda Banjir, Denpasar Terparah: 5 Korban Meninggal, 2 Orang Hilang Masih dalam Pencarian

Diharapkan Hujan Tidak seperti di Bali hingga Sebabkan Banjir, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Jawa Timur

Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks

Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah

KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Era Ria Norsan di Korupsi Proyek Mempawah

Kasus Korupsi Proyek Jalan Mempawah, Gubernur Kalbar Ria Norsan Ditetapkan Tersangka?

KPK Diminta Segera Tentukan Status Hukum Gubernur Kalbar di Kasus Mempawah

254 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Poso, Tersebar di 19 Desa
