Tiga Program Andalan Anies yang Jalan di Tempat Versi Fraksi PDIP DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Desember 2021
Tiga Program Andalan Anies yang Jalan di Tempat Versi Fraksi PDIP DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menilai banyak program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak berjalan dengan baik dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru, Selasa (21/12).

Baca Juga:

Perusahaan Diminta Tak Terapkan Revisi UMP DKI, Tunggu Putusan PTUN

Menurut Gembong ada tiga program andalan Anies yang sampai sekarang ini tidak berjalan baik, yakni program normalisasi sungai, Rumah DP Nol Rupiah, dan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE).

"Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” Ujar Gembong.

Hingga akhir tahun 2021, Pemprov DKI tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali, padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir Ibu kota.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Revisi UMP DKI Cara Anies Raih Simpati Kaum Buruh

Justru program sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 411 miliar pada tahun 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.

Kemudian, terkait dengan Rumah DP 0 Rupiah, hingga tahun ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3 persen dari total target di RPJMD.

Bahkan untuk program OK OCE yang diklaim berhasil oleh Gubernur Anies, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner.

"Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan," cetusnya.

Baca Juga:

DKJ Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Kadisbud DKI Jakarta

Selain ketiga program tersebut, masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, Rehabilitasi Total bangunan Sekolah

“Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” pungkasnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan