Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menjelang pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin tanggal 20 Oktober, wacana nama-nama menteri kabinet mulai menghangat.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengusulkan calon menteri pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode kedua minimal memenuhi tiga kriteria.
Baca Juga:
Politisi PDIP Harap Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf Lebih Berwarna
"Dengan minimal memenuhi tiga kriteria tersebut, saya optimistis figur yang ditempatkan di setiap kementerian dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sebagai menteri," kata Emrus Sihombing melalui telepon selulernya di Jakarta, Rabu (9/10) malam.
Emrus lantas menyebut ketiga kriteria itu, yakni pertama, figur yang memiliki integritas tinggi dan kapabel di bidangnya. Figur seperti ini adalah figur yang sangat paham terhadap bidang yang akan ditempatinya di kementerian sekaligus memiliki integritas tinggi.
Kedua, figur yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga semua ilmu pengetahuan dan kemampuannya diabadikan untuk negara dan tidak mencari-cari keuntungan pribadi.
Ketiga, figur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pluralis. Pada saat ini kondisi masyarakat Indonesia cenderung terbentuk kelompok-kelompok ekslusif, baik etnis maupun religi.
Figur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pluralis, dia menaruh harapan besar dapat memimpin di kementerian dan mencegah potensi munculnya kelompok-kelompok eksklusif.
Emrus juga mengusulkan kementerian yang banyak berhubungan dengan publik atau bersifat pelayanan agar menempatkan figur yang memiliki akseptabilitas tinggi dari masyarakat. Misalnya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Perhubungan.
Baca Juga:
Selalu Ditanya Seputar Menteri, Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur
Pada beberapa kementerian atau jabatan setingkat menteri, Emrus juga sebagaimana dilansir Antara mengusulkan figur yang benar-benar profesional dan tidak direkomendasikan oleh partai politik.
Ia mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung.
Menurut Emrus, Jaksa Agung meskipun berasal dari jaksa aktif atau dari pensiunan jaksa jika direkomendasikan oleh partai politik, dia tidak bisa menjadi figur independen sepenuhnya.(*)
Baca Juga:
Sandiaga Masuk Bursa Menteri Jokowi, Istana: Itu Namanya Isu
