Tetangga Jokowi Ikut Demo di Dekat MK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 April 2024
Tetangga Jokowi Ikut Demo di Dekat MK

Wuri sangat menggebu-gebu saat berorasi menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa kontra hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah memadati kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4). Kehadiran mereka untuk memantau langsung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam aksinya, terdapat satu panggung yang dikhususnya bagi para massa yang ingin berorasi perihal gugatan sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca juga:

Gibran Tetap Ngantor di Balai Kota saat Sidang Putusan MK

Salah satu orator wanita asal Solo, Jawa Tengah bernama Wuri sangat menggebu-gebu saat berorasi menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wuri mengaku malu memiliki tetangga seperti Presiden Jokowi yang sudah mengubrak-abrik tatanan negara dan demokrasi.

Menurut dia, masyarakat Indonesia tidak boleh diam saja dan harus melawan melihat kezaliman Jokowi dengan menggunakan kekuasaanya sebagai kepala negara, untuk kepentingan pribadinya.

"Jokowi tetangga saya di Solo, tapi saya malu. Malu-maluin orang Solo, saya jadi malu kawan-kawan. Demokrasi kita sudah dibeli," kawa Wuri di atas panggung orasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Kita jangan hidup diam disini saja kita harus berjuang. Kita harus melawan ketidakadilan," lanjutnya.

Baca juga:

Gibran Tetap Ngantor di Balai Kota saat Sidang Putusan MK

Wanita berkacamata pun, menjuluki Jokowi sebagai 'Bapak Demokrasi, Bapak Proklamator' yang mengacak-acak tatanan Indonesia. Hal itu ia katakan, sebab saat ini Jokowi sudah mengecewakan rakyat Indonesia bahkan warga Solo yang sudah membelanya sejak lama.

"Jokowi perlu dijuluki dengan bahasa julukan bapak demokrasi, bapak proklamator yang mengacak-ngacak Indonesia, yang mengacak-ngacak tatanan negara Indonesia," tutupnya.

Baca juga:

Pemilu Banyak Masalah, MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan

Untuk diketahui, pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 dimulai pukul 09.00 WIB. Prinsipal pihak pemohon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah tiba di Gedung MK.

Adapun pihak terkait, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming disebut tidak akan menghadiri secara langsung pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024.

#Joko Widodo #Mahkamah Konstitusi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Anang mengingatkan, jaksa yang sedang menjalankan tugas resmi tetap harus melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Indonesia
Ultah Ke-74 Prabowo Dapat Kado Spesial Berupa Pujian 'Manis' dari Jokowi di UGM!
Ia mendoakan agar penerusnya tersebut senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dalam memimpin negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Ultah Ke-74 Prabowo Dapat Kado Spesial Berupa Pujian 'Manis' dari Jokowi di UGM!
Indonesia
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Tak lagi absolut, MK putuskan Imunitas jaksa bisa dikesampingkan dalam OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Indonesia
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatasi kekebalan hukum atau imunitas terhadap jajaran aparat jaksa
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
Indonesia
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
MK menegaskan lembaga pengawas independen ASN diperlukan untuk menjamin penerapan sistem merit, profesionalitas, dan netralitas ASN dari intervensi politik.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Indonesia
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Menaker juga memastikan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, pemerintah akan merujuk pada Keputusan MK Nomor 168
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Bagikan