Eddy Flo
MerahPutih.Com - Krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar menuntut peran aktif Indonesia. Alasannya, kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat.
Menurut Direktur Eksekutuf Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Indonesia harus aktif ambil bagian dalam menyelesaikan krisis Rohingya.
"Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di negara bagian Rakhine," kata Usman Hamid dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/9).
Usman Hamid menjabarkan bahwa situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017 setelah terjadi eskalasi konflik antara tentara Myanmar dengan kelompok bersenjata etnis Rohingya, yang mengungsi ke perbatasan Bangladesh setelah konflik bersenjata menewaskan setidaknya 400 warga sipil.
Pelanggaran serius Hak Asasi Manusia telah dialami oleh penduduk di negara bagian Rakhine, terutama komunitas Rohingya selama puluhan tahun karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar.
Hamid mengatakan Amnesty Internasional melaporkan pada 2016 bahwa aparat bersenjata Myanmar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan jelas.
Pemerintah Myanmar memandang komunitas Rohingya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka.
Serangan milisi bersenjata Rohingya yang mengakibatkan paling sedikit 32 orang meninggal, 11 di antaranya adalah aparat keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017, dianggap pemerintah sebagai potensi bahaya hilangnya kekuasaan Myanmar di Rakhine.
Karena itu serangan balas dendam dilakukan untuk menghabisi para milisi yang berimbas pada komunitas Rohingya secara keseluruhan.
Situasi ini diperparah dengan rangkaian penangkapan dan pembunuhan yang menimpa para pembela HAM di Myanmar dalam melakukan kerja mereka melaporkan pelanggaran HAM. Berbagai tindakan persekusi ini telah menimpa para aktivis HAM, pastor, jurnalis, pengacara, dan siapapun yang dianggap kritis akan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar.
"Situasi ini memperparah kengerian di kalangan warga sipil terutama bagi mereka yang ingin memperjuangkan HAM di Myanmar," kata Usman Hamid.
Melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingya.(*)
