Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Tersangkut Kasus Korupsi, Polisi Israel Kembali Periksa Benjamin Netanyahu

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 11 Juli 2018
Tersangkut Kasus Korupsi, Polisi Israel Kembali Periksa Benjamin Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diperiksa terkait dugaan korupsi (Foto: Reuters/Isa Nisr)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kekebalan hukum ternyata tidak berlaku bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kepolisian Israel untuk ketiga kalinya kembali menggarap kepala pemerintahan Israel itu terkait kasus dugaan korupsi.

Benjamin Netanyahu kini menghadapi tiga penyelidikan dugaan korupsi. Pada Selasa (10/7) pria yang akrab disapa Bibi itu diinterogasi dalam kasus yang melibatkan perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel.

Dalam berita yang disiarkan radio milik Angkatan Bersenjata Israel, aparat penegak hukum mencurigai Netanyahu telah mengeluarkan keputusan yang menguntungkan Bezeq Telecom Israel dengan imbalan pemberitaan positif terkait dia dan istrinya di sebuah laman berita milik perusahaan tersebut.

Netanyahu, Bezeq, dan sang pemilik perusahaan membantah telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Sebelumnya Netanyahu telah diinterogasi untuk kasus yang sama dan kepolisian hingga kini belum mengeluarkan rekomendasi apa pun untuk diteruskan pihak kejaksaan ke pengadilan.

PM Israel Benjamin Netanyahu dan istrinya
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama istrinya Sara. (Instagram/b.netanyahu)

Dalam pernyataan singkat tanpa rincian apa pun mengenai investigasi tersebut, seorang juru bicara kepolisian mengatakan bahwa Netanyahu telah diinterogasi selama beberapa jam di kediaman resmi sang perdana menteri di Yerusalem oleh unit antikorupsi.

Juru bicara Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan.

Dalam dua kasus lainnya, kepolisian sudah mengeluarkan rekomendasi ke kejaksaan agar Netanyahu didakwa dengan tudingan penyuapan. Keputusan akhir, apakah kasus itu akan dilanjutkan ke pengadilan, masih ditangani oleh kejaksaan agung. Proses pengambilan keputusanbisa memakan waktu beberapa bulan.

Sebagaimana dilansir Antara dari Reuters, sejauh ini, partai-partai yang berkoalisi dengan Netanyahu masih mendukung sang perdana menteri. Mereka mengaku menunggu keputusan kejaksaan agung. Meski demikian, tekanan politik untuk mengundurkan diri akan semakin besar menimpa Netanyahu jika dia benar-benar harus menghadapi pengadilan.

Pilihan lain bagi Netanyahu adalah menggelar pemilu lebih cepat dari jadwal untuk menunda proses pengadilan terhadap dirinya semasa masa kampanye dan memantapkan dukungan dari basis pemilih berhaluan kanan.

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa partai Likud, tempat Netanyahu berasal, unggul jauh dari para pesaingnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Real Madrid Resmi Lepas Ronaldo ke Juventus dengan Nilai Rp1,9 triliun

#Benjamin Netanyahu #Perdana Menteri #Israel #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal belum ditahannya eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Indonesia
Febrie Adriansyah belum Ditahan, Pengamat Ingatkan Kejagung Jaga Akuntabilitas Penyidikan
Belum adanya penahanan terhadap Febrie menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan konsistensi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah belum Ditahan, Pengamat Ingatkan Kejagung Jaga Akuntabilitas Penyidikan
Indonesia
Kasus JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, Pakar Hukum: Kedekatan dengan Presiden Bukan Tameng untuk Lolos dari Proses Hukum
Jika kedekatan dengan penguasa dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Kasus JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, Pakar Hukum: Kedekatan dengan Presiden Bukan Tameng untuk Lolos dari Proses Hukum
Dunia
Ketua Partai Buruh Andy Burnham Jabat Perdana Menteri Inggris
Pria berusia 56 tahun itu berjanji akan memperbaiki layanan publik, termasuk sistem perairan, dan mempromosikan desentralisasi kekuasaan, demikian laporan media setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Ketua Partai Buruh Andy Burnham Jabat Perdana Menteri Inggris
Indonesia
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Kortastipidkor Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan invoice financing PT PPA kepada PT BAS. Kerugian negara capai Rp 38,8 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan dokumen dalam OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Sebanyak 19 orang diamankan, tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Indonesia
Kejagung Belum Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa 11 Jam, ini Alasannya
Kejagung belum menetapkan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Kejagung Belum Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa 11 Jam, ini Alasannya
Bagikan