Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada (KAHGAMA) Otto Hasibuan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku teror ancaman pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Gajah Mada dan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Menurut Otto, teror tersebut selain kriminal juga dapat membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar yang diatur dalam undang-undang dasar.
Baca Juga
Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia
"Sepanjang diskusi tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan maka itu sah dan tidak boleh boleh dilarang,” kata Otto kepada wartawan, Selasa (2/6).
Otto mengatakan, apa yang terjadi kali ini, lebih parah dibanding era Presiden kedua Soeharto.
“Di jaman orde baru saja tidak separah itu,” tambahnya.
Otto menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi utusan UGM mengikuti diskusi dalam acara peringatan konferensi Asia Afrika yang diadakan universitas Padjajaran pada tahun 1979 di Bandung.
Ia pernah diutus oleh Rektor UGM Prof Sukaji Ranuwihardjo mewakili UGM menghadiri acara diskusi di Unpad Bandung pada acara peringatan konferensi Asia - Afrika di Bandung.
Bahkan dibiayai oleh universitas dengan memberikan biaya tiket kereta api, padahal rektor mengerti mahasiswa tetap saja kritis terhadap pemerintah pada waktu itu.
"Artinya universitas sangat menghormati kebebasan berpendapat dan mendorong kreatifitas mahasiswa dalam menuntut ilmu,” jelas Otto.
Lebih lanjut Otto menegaskan kepolisian harus cepat bertindak mengungkap para pelaku teror tersebut karena dapat merusak citra presiden Jokowi dan dapat mencederai hukum dan keadilan.
Ini kalau tidak diungkap cepat akan merugikan nama baik presiden Jokowi dan Kepolisian. Terlebih lagi pola terornya juga sama dengan teror terhadap insan pers beberapa waktu lalu.
"Saya yakin presiden tidak tau menahu soal ini. Oleh karena itu teror ini harus cepat dibongkar demi menjaga nama baik Presiden,” lanjut Otto.
Sebelumnya diberitakan, diskusi virtual bertema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), batal digelar.
Diskusi tersebut rencananya digelar pada Jumat (29/5), pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum diskusi digelar, kontroversi sempat muncul terkait tema yang diusung.
Tema diskusi pun sempat diganti penyelenggara menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Akhirnya, diskusi virtual tersebut justru urung digelar.
Baca Juga
Belajar dari Kerusuhan di AS, Polri Harus Hentikan dan Usut Tuntas Penyiksaan Warga
Pasca menjadi viral di media sosial, sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut menjadi sasaran teror orang tak dikenal. Selain pembicara, teror juga dialami oleh moderator, narahubung kegiatan maupun panitia penyelenggara.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, membenarkan perihal adanya teror terhadap sejumlah mahasiswanya yang terlibat dalam kegiatan diskusi itu. Teror yang dialami ini dari nomor telepon dihubungi orang tak dikenal, hingga ancaman pembunuhan. (Knu)
