Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Transperancy International Indonesia (TII) pada Kamis (22/2) kemarin merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017. Hasilnya, IPK Indonesia 2017 berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengaku kecewa dengan hasil survei tersebut. Pasalnya, IPK Indonesia tahun 2017 stagnan pada skor 37 dari angka tertinggi 100. Bahkan, disalib Timor Leste, yang pada 2016 berada di skor 35, kini naik menjadi 38.
"Pertama-tama agak kecewa dengan hasil yang tidak bertambah," kata Laode saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jumat (23/2).
Namun, menurut Laode, setelah dilakukan penelitian, ada dua penyebab utama yang membuat skor IPK ajek seperti tahun lalu, yaitu korupsi di sektor politik dan penegakan hukum masih dianggap sangat tinggi.
"Dua hal itu yang selalu konsisten rendah dari tahun ke tahun," imbuh Laode.
Laode menjelaskan, selain korupsi di sektor politik dan penegakan hukum yang masih tinggi, TII juga menambahkan satu kompisit baru yang bernama variety femocracy project yang tahun sebelumnya tidak dipakai.
"Sehingga pembaginya menjadi banyak dan berakibat pada stagnannya indeks Indonesia pada skor 37," jelasnya.
Laode melanjutkan, ada catatan khusus dari TII dalam survei IPK Indonesia tahun ini, yang menyatakan peningkatan skor indeks korupsi berasal dari kerja-kerja KPK dalam menindak orang-orang yang korupsi, walaupun mendapat perlawanan dari pemerintah dan parlemen.
"Oleh karena itu dukungan yang sungguh-sungguh dari parlemen dan pemerintah sangat dibutuhkan jika mau melihat kenaikan signifikan indeks persepsi korupsi di Indonesia," pungkasnya.
Sementara, pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International terus merangkak naik.
Menurut dia, pada periode awal pasca reformasi warisan rezim Orde Baru, IPK Indonesia hanya mendapat skor 17 dan menjadi yang terburuk di kawasan ASEAN.
"Kalau di tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yg paling rendah saat itu. Hari ini, saya laporkan, IPK kita paling tidak di ASEAN sudah nomor 3," ujar Agus. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terus Merangkak Naik
