KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terus Merangkak Naik

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Desember 2017
KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terus Merangkak Naik

Warga dan relawan Anti Korupsi melakukan aksi kampanye anti korupsi di Car Free Day Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/12).Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International terus merangkak naik.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Menurut dia, pada periode awal pasca reformasi warisan rezim Orde Baru, IPK Indonesia hanya mendapat skor 17 dan menjadi yang terburuk di kawasan ASEAN.

"Kalau di tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yg paling rendah saat itu. Hari ini, saya laporkan, IPK kita paling tidak di ASEAN sudah nomor 3," ujar Agus.

Diketahui, dalam laporan TI 2016, IPK Indonesia mendapat skor 37 atau naik 1 poin dari tahun sebelumnya. Skor IPK Indonesia, lanjut Agus, sudah berhasil menyalip Filipina dan Thailand.

"Arah kita sudah betul, Di tahun 1999, hari ini kita nomor 3. Alhamdulillah di 2016 kita bisa salip Filipina dan Thailand," jelas dia.

Karena itu, Agus mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama bergerak memberantas korupsi yang semakin massif di republik ini.

"Nanti kalau kita bisa bergerak bersama-sama, di dalam pemberantasan korupsi ini, KPK dan motornya pemerintah, itu bapak presiden menentukan, kita harus bergerak, bersama-sama bergerak, rakyat mengawasi tingkah laku semua aparat negara," pungkasnya. (Pon)

#Agus Rahardjo #Komisi Pemberantasan Korupsi #Hari Antikorupsi Internasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
KPK Ajak Masyarakat Semarakkan Hakordia 2024
Nawawi berpesan agar hakordia bukan sekadar peringatan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 03 Oktober 2024
KPK Ajak Masyarakat Semarakkan Hakordia 2024
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Bagikan