Terkait PHK Ribuan Karyawan MNC, Rektor Unitomo Bakal Surati Hary Tanoe

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 04 Agustus 2017
Terkait PHK Ribuan Karyawan MNC, Rektor Unitomo Bakal Surati Hary Tanoe

Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo uANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan MNC Group mengetuk hati Bachrul Amiq, Rektor Universitas Soetomo, Surabaya. Atas keprihatinannya, Bachrul Amiq berencana akan menulis surat khusus kepada Bos MNC Hary Tanoesoedibjo.

Sebagaimana diketahui pada bulan Juli lalu, MNC Group melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para wartawan koran SINDO.

"Saya terluka dengan cara Koran Sindo memutus pekerjaan pegawainya. Ya itu kayak lebaran rasa puasa, ya mungkin nanti saya akan surati Hari Tanoe. Apalagi Pak Hari Tanoe juga pernah ke Unitomo dua kali," kata Amiq usai diskusi "Pekerja Pers, Sudahkah Terlindungi" di kampus Unitomo, Surabaya, Jumat (4/8).

Amiq mengatakan dalam situasi seperti ini, para pekerja jurnalis harus menjaga kekompakan dan soliditas. Apalagi beberapa pekerja yang awalnya di-PHK telah dipekerjakan kembali setelah dipanggil perusahaan sebagai perwakilan pekerja yang protes atas pemutusan hubungan kerja tersebut.

"Solidaritas harus dipertahankan, karena kapitalis itu tujuannya memecah belah. Unitomo siap memberikan dukungan bagi teman-teman yang diperlukan untuk memperjuangkan haknya," kata dia.

Sementara itu, Dosen Hukum Tenaga Kerja Unitomo Syahrul Borman menyatakan langkah hukum merupakan solusi konkret untuk dilakukan. Sebab, kalaupun melalui Disnaker Jatim hanya akan membantu untuk mendorong perusahaan memenuhi hak karyawan yang di-PHK. Sedangkan pada kasus hukum, perusahaan akan dipaksa memenuhi hak pekerjanya walaupun pailit, yaitu dengan menjual asetnya.

"Alasan PHK itu memang ada beberapa, perusahaan pailit atau rugi, pekerja tidak produktif atau permintaan pekerja. Kalau musyawarah tidak tercapai ya masuk ranah hukum. Masalahnya kalau PHK harus pesangon, pesangon harus diberikan sesuai masa kerja," ujarnya.

Dijelaskannya, pekerja mempunyai hak untuk menggugat. Selama belum ada putusan pengadilan kalau hubungan kerja kedua belah pihak, maka hubungan perusahaan dan pekerja masih ada secara hukum. Selain itu, pekerja berhak mendapatkan gajinya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur Akhmad Munir meminta para pekerja yang di-PHK untuk tetap menjaga kekompakan dalam kosilidan dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak mereka. Para pekerja yang di-PHK, kata dia, harus mencontoh dan berkaca dari kasus Lumpur Sidoarjo.

"Syahwat penguasa itu memainkan cara agar menjadi terpecah belah. Bisa menjadi perbandingan, Lapindo yang protes tidak dapat, tapi yang sebaliknya sekarang nyaman," kata Munir.

Munir menegaskan, PWI akan selalu di belakang dan bersama-sama para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. "Silakan dikaji dengan bijak untung dan ruginya. PWI akan senantiasa membantu dan bersama teman-teman," ujarnya.(*)

Sumber: ANTARA

#Mnc Group #Hary Tanoesoedibjo #PHK #PHK Massal #Wartawan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Bagikan