Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 Juli 2020
Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar
dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/7) malam. Ia ditangkap karena diduga terlibat korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur.

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang yang dilihat merahputih.com pada Jumat (3/7), politikus Partai Nasdem itu melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019 silam.

Baca Juga:

Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Ismunandar tercatat memiliki harta kekayaan Rp3.148.310.015. Adapun harta yang dimilikinya terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Dia tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa 14 bidang tanah yang tersebar di Kutai Timur dan Kota Samarinda. Total tanah dan bangunan milik Ismunandar senilai Rp2.934.272.000.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Untuk harta bergerak, Ismunandar mengklaim hanya memiliki satu unit mobil Suzuki SB416 tahun 1997 senilai Rp40 juta. Sementara harta bergerak lainnya Rp43 juta, serta kas dan setara kas berjumlah Rp131.038.015. Dia tercatat tidak memiliki utang.

Dalam operasi senyap yang digelar di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda, Kamis (2/7) kemarin, tim penindakan KPK mengamankan belasan orang.

Baca Juga:

Istri Bupati Yang Diciduk KPK Jabat Ketua DPRD Kutai Timur

Sebanyak tujuh orang diamankan di Jakarta. Mereka di antaranya Ismunandar bersama sang istri dan Kepala Bappeda di sebuah hotel di Jakarta. Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK, Jakarta.

Sementara itu, sebanyak delapan orang yang diamankan di Kutai Timur dan Samarinda telah diperiksa di Polresta Samarinda sebelum dibawa ke gedung KPK, Jakarta. (Pon)

Baca Juga:

Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri

#KPK #LHKPN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Bagikan