Banyak Terima Pengaduan, Setnov Yakin DPR Masih Dipercaya Masyarakat

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 29 Agustus 2017
Banyak Terima Pengaduan, Setnov Yakin DPR Masih Dipercaya Masyarakat

Ketua DPR Setya Novanto (Merahputih.com /Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga wakil rakyat terus menerima dari masyarakat. Dalam satu tahun jumlah pengaduan bisa mencapai ribuan. Rata-rata pengaduan dilakukan melalui surat.

Menurut Ketua DPR Setya Novanto, selama tahun 2017 DPR telah menerima sekitar 4.173 surat pengaduan masyarakat. Surat itu ditujukan kepada pimpinan dan komisi-komisi di DPR.

"Sampai tanggal 10 Agustus 2017, surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada pimpinan DPR dan komisi serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat berjumlah 4.173 surat," kata Setya Novanto dalam pidatonya memperingati Hari Ulang Tahun DPR ke-72, di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (29/8).

Setnov mengatakan hal itu menunjukkan bahwa DPR masih merupakan lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut dia, seluruh pengaduan dan aspirasi yang masuk ke DPR, melalui surat, internet, dan pesan singkat telah diteruskan kepada komisi terkait.

"Berbagai aspirasi masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia Kerja Pengawasan dengan kegiatan antara lain Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Kunjungan Kerja," ujarnya.

Menurut Setya Novanto selama tahun sidang 2016-2017, DPR telah membentuk dua Panita Khusus (Pansus) non-RUU yaitu Panitia Angket DPR terhadap Pelindo II dan Panitia Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK.

"Selain itu DPR telah membentuk tujuh tim pengawas yaitu Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Pelaksanaan UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga Timwas Penyelenggaraan Ibadah Haji," katanya.

Novanto mengatakan Pansus dan Timwas merupakan bentuk komitmen DPR dalam rangka memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan memberikan kepastian pelayanan dan hukum kepada masyarakat. Dia juga menjelaskan DPR telah membentuk 65 Panitia Kerja pada Alat Kelengkapan DPR dan 13 Panja diantaranya telah menyelesaikan tugasnya dan menghasilnya rekomendasi.(*)

#Setya Novanto #Ketua DPR RI #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban
Sudah hampir satu dekade sejak groundbreaking, tapi kilang Tuban belum juga jalan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban
Indonesia
DPR Dukung School Kitchen MBG, Sekolah Bisa Mengelola Dapur Sendiri
Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Dukung School Kitchen MBG, Sekolah Bisa Mengelola Dapur Sendiri
Indonesia
Dana Reses DPR Naik hingga Rp 702 Juta, Formappi: Publik Tak Pernah Diberi Penjelasan
Kenaikan tunjangan reses anggota DPR hingga Rp 702 juta dinilai mengejutkan publik karena dilakukan tanpa transparansi dan pengumuman resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Dana Reses DPR Naik hingga Rp 702 Juta, Formappi: Publik Tak Pernah Diberi Penjelasan
Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Bagikan