Zaimul Haq Elfan Habib
MerehPutih.com - Ratusan mahasiswa melalukan aksi di depan Patung Kuda, Gambir. Mereka yang mengaku dari Universitas Nasional (Unas) ini menuntut pemerintahan yang bersih.
Salah satu spanduk yang dibawa dan dibentangkan bertuliskan 'Join Us, We Fight For Clean Government'. Spanduk lainnya yang dibentangkan betuliskan 'Unas Menolak RUU yang Merugikan Rakyat'.
Baca Juga:
Mahasiswa Unas kemudian disambut dengan sorak-sorai oleh massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang sebelumnya lebih dulu berada di lokasi. Orator di mobil komando meminta massa memberi jalan agar mahasiswa bergabung.
"Selamat datang mahasiswa Unas. Beri jalan, selamat bergabung," ujar orator di Lokasi, Senin (30/9).
Setelah bergabung, yel-yel protes terhadap pemerintah Jokowi-JK mulai membelah angkasa. "Jokowi-JK boneka Amerika" teriak massa.
Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Majapahit ditutup oleh polisi. Polisi menyiagakan kawat berduri, mobil barikade dan mobil water cannon di lokasi.
Juru bicara massa FPR, Emelia Yanti, mengatakan, mereka mulanya hendak berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara. Akan tetapi, polisi telah menutup akses menuju Jalan Medan Merdeka Utara menggunakan kawat berduri.
Akhirnya, mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata.
"Waktu peringatan Hari Tani, kami juga aksi di depan Istana, tapi hari ini diblokade. Kami tidak berharap Jokowi mengundang kami. Kami berharap Jokowi mendengarkan tuntutan kami," ujar Yanti kepada wartawan.
Mereka membawa tiga tuntutan dalam aksi damai ini kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Jokowi didesak bertanggung jawab atas kasus kekerasan kemanusiaan dan demiliterisasi Papua, kasus kebakaran hutan dan lahan, dan rencana perundang-perundangan yang dianggap antirakyat.
"Kami mengecam cara-cara kuno dan kejam aparat pemerintah Jokowi yang mudah menuduh, menstigma, dan mengkriminalisasi perjuangan rakyat dengan istilah penyusup, provokator, makar. Ini cara represif yang sama dilakukan kediktatoran fasis Soeharto," ujar orator dari atas mobil komando.
"Rakyat justru ingin tahu siapa penunggang dan penyusup dalam pembuatan RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, KUHP, KPK, dan aturan yang merampas kepentingan rakyat Indonesia," kata dia. (Knu)
Baca Juga:
