Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane mengkhawatirkan adanya anggota Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Idham Azis yang menjadi pengurus partai politik berpotensi memicu konflik kepentingan.
"Keberadaan Penasehat Ahli itu bisa mengganggu profesionalisme dan netralitas Polri," kata Neta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/1).
Namun, Neta enggan membuka identitas nama Penasihat Kapolri yang dimaksud. Dia hanya mencontohkan Kapolri sebelumnya selalu menghindari keberadaan pengurus partai politik menjadi Penasehat Ahlinya. Bahkan, saat Kastorius Sinaga bergabung ke Partai Demokrat langsung mundur sebagai Penasehat Ahli Kapolri.
Baca Juga
Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri
"Sebab itu Idham Azis perlu kembali melakukan cek ulang, merombak dan merivisi tim Anggota Penasihat Ahlinya," imbuh Presidium Indonesia Police Watch (IPW) itu.
Neta juga mempertanyakan adanya pihak yang sengaja "membocorkan" nama-nama Penasihat Kapolri berikut gajinya ke publik. Padahal, selama ini keberadaan Penasihat Ahli itu sebagai tinktank yang bersifat "tertutup", sehingga bisa lebih leluasa bergerak memberi masukan kepada Kapolri.
"Jadi pertanyaan memang, siapa yang membocorkannya dan apa kepentingannya. Apakah sekadar untuk gagah gagahan bahwa dirinya sudah diangkat menjadi penasehat ahli Kapolri atau ada kepentingan lain," sindir Neta.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis menunjuk sejumlah kalangan sipil menjadi tim penasihat ahlinya. Ada nama eks Ketua KPK Agus Rahardjo, pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, pakar hukum tata negara Refly Harun hingga eks Ketua Komnas HAM yang juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ifhdal Kasim, serta koleganya saat menjabat komisioner Komnas HAM, Nur Kholis.
Nama lainnya ada peneliti senior LIPI Indria Samego dan Hermawan Sulistyo, pengajar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda, Sosiolog Fachri Aly, Dosen Universitas Padjadjaran Muradi, eks Kabareskrim Komjen Sisno Adiwinoto, ahli IT Adi Indriyanto, pakar komunikasi Fahmi Alamsyah.
Selanjutnya, Wildan Syafitri penasihat bidang ekonomi, Andy Soebjakto Molanggato bidang pergerakan kepemudaan dan Rustika Herlambang sebagai penasihat Kapolri bidang media sosial.
Penunjukkan penasihat Kapolri itu tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/117/I/2020 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dari, dan Pengangkatan Salam Jabatan Penasihat Ahli Kapolri tertanggal 21 Januari 2020. (Knu)
Baca Juga
Pemilihan Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri Demi Bersih-Bersih di Korps Bhayangkara?
