Merahputih.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menghadapi pekerjaan rumah berat memimpin Polri.
Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga meminta Suyudi berani menghadapi berbagai keluhan masyarakat, mulai dari pelayanan yang berbelit hingga dugaan pungutan liar dan arogansi anggota kepolisian.
Menurut Mangihut, pergantian pimpinan Polri harus menjadi momentum untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Benahi Pelayanan dari Tingkat Bawah
Kepolisian tidak cukup hanya berbicara mengenai keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus membenahi kualitas pelayanan dari tingkat bawah.
Polisi ke depan harus lebih peka terhadap persoalan masyarakat. Polisi harus hadir, mendengar, melindungi, mengayomi, membenahi dan melayani. Kehadiran polisi harus dipercaya dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
ujar Mangihut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/10).
Mangihut menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi kegelisahan masyarakat ketika berhadapan dengan kepolisian.
Pungli hingga Arogansi
Di antaranya penanganan laporan yang berbelit, respons lambat, akses pelayanan yang belum merata, pungutan liar, arogansi, penggunaan kekuatan berlebihan, konflik kepentingan, hingga lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi.
Ini bukan sekadar persoalan citra, tetapi menyangkut kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Setiap keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun Polri yang lebih profesional, humanis, transparan dan akuntabel,
katanya.
Mangihut meminta kepemimpinan baru tidak berhenti pada pergantian pucuk pimpinan. Perubahan harus menyentuh perilaku dan kualitas pelayanan anggota di lapangan.
Ia menilai pengalaman Suyudi sebagai Kapolda Banten, Wakapolda Metro Jaya, dan Kepala BNN RI menjadi modal menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Masyarakat
Mangihut juga mengingatkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dibangun Polri seorang diri.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menjaga kamtibmas.
Menurut Mangihut, kepercayaan publik akan ditentukan oleh pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan polisi. Karena itu, tindakan nyata harus menjadi ukuran kepemimpinan baru Polri.
“Harapan kita sederhana, Polri semakin dekat dengan masyarakat, cepat merespons, tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap humanis dan menjunjung hukum serta hak masyarakat. Polisi harus hadir, dipercaya dan dirasakan manfaatnya ke depan,” pungkasnya. (Knu)