Kapolri Suyudi Ditantang Buktikan Polri Bisa Lebih Dipercaya, jangan cuma Pamer Pangkat Bintang 4

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Kapolri Suyudi Ditantang Buktikan Polri Bisa Lebih Dipercaya, jangan cuma Pamer Pangkat Bintang 4

Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto memulai awal ujian terbesar memimpin kepolisian. Pengamat kepolisian Naek Pangaribuan menilai ukuran keberhasilan Suyudi bukan terletak pada pangkat bintang empat yang kini melekat di pundaknya, melainkan pada perubahan yang dirasakan masyarakat.


“Pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian jenderal. Ini pergantian harapan,” kata Naek di Jakarta, Jumat (2/10).


Suyudi membawa doktrin 'Polisi Bersama Masyarakat' dengan enam prinsip, yakni hadir, dekat, cepat, adil, terbuka, dan adaptif. Namun, doktrin tersebut akan kehilangan makna jika berhenti sebagai slogan. Menurut Naek, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan polisi bukan panjangnya daftar program atau tingginya pangkat seorang jenderal.


“Ukurannya sederhana, ketika rakyat membutuhkan perlindungan, apakah polisi hadir dan ketika rakyat mencari keadilan, apakah polisi berpihak kepada hukum?” ujar Naek.


Naek yang juga wartawan senior di kepolisian ini menganggap masyarakat membutuhkan polisi yang tidak hanya kuat ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada warga. Oleh karena itu, agenda Suyudi untuk memperkuat kelembagaan, membenahi SDM, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kualitas penegakan hukum, memperkuat pengawasan, menjaga akuntabilitas anggaran serta memberantas kejahatan harus diuji melalui hasil nyata.

Baca juga:

DPR Tantang Kapolri Baru Hadapi Keluhan Masyarakat, dari Pungli hingga Arogansi



Hal itu terutama dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Masyarakat tidak ingin diping-pong ketika membuat laporan.


“Mereka ingin laporan diterima, diproses, diberikan perkembangan dan diselesaikan berdasarkan hukum,” jelas Naek,


Begitu pula dalam penegakan hukum. Banyaknya tersangka atau perkara yang diselesaikan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. “Hal yang lebih penting yakni apakah perkara ditangani secara tepat, sah, berbasis bukti, memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan,” kata Naek.(knu)

Baca juga:

Pesan Listyo Sigit Prabowo Setelah Lengser Dari Kapolri ke Suyudi Ario Seto

#Kapolri #Polri #Kepolisian Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Bagikan