Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyampaian berita baik soal penanganan COVID-19 dapat ditingkatkan demi mendorong rasa optimisme masyarakat. Kepala Negara juga menegur ratusan pemerintah daerah (Pemda) karena belum memiliki kesamaan visi dengan pusat.
"Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan sehingga rasa optimis masyarakat cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/4).
Baca Juga:
Perintahkan Sehari 10.000 Tes PCR, Jokowi Tuntut Data Jangan Dimanipulasi
"Lakukan komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media harus dilakukan dengan detail dan baik," imbuh Kepala Negara dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna melalui konferensi video itu.
Presiden juga meminta dukungan aparat penegak hukum agar masyarakat punya kedisiplinan untuk melakukan physical distancing dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19.
Tak hanya itu, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur ratusan daerah yang belum mengubah anggarannya untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Saya melihat saya cermati saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya 'business as usual', saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," tutur Jokowi.
Baca Juga:
Jokowi Teken Perppu Tambahan Anggaran COVID-19 Rp400 Triliun Lebih!
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19," sesal mantan Gubernur DKI itu.
Jokowi mengkritik ratusan daerah-daerah tersebut belum satu visi dengan pemerintah pusat. Padahal dikutip Antara, Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa pada 20 Maret 2020.
Tujuannya adalah agar kementerian dan pemerintah daerah melakukan "refoccusing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi. (*)
Baca Juga:
