Teguh-Bambang Nomor 1 dan Respati-Astrid 2, Teriakan Ejekan Fufufafa Terdengar dari Pendukung

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 23 September 2024
Teguh-Bambang Nomor 1 dan Respati-Astrid 2, Teriakan Ejekan Fufufafa Terdengar dari Pendukung

Paslon Teguh Prakosa-Bambang Nugroho nomor urut 1 dan Paslon Respati Ardi-Astrid Widayani mendapat nomor 2, Senin (23/9). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah menetapkan Paslon Teguh Prakosa-Bambang Nugroho mendapat nomor urut 1. Sedangkan Respati Ardi-Astrid Widayani mendapat nomor 2.

Penetapan nomor urut tersebut dilakulan dalam rapat pleno Pilkada 2024 di Hotel Harris Solo, Solo, Senin (23/9).

Usai pengambilan nomor urut kedua pendukung paslon saling ejek. Bahkan, teriakan Fufufafa dilontarkan pendukung Teguh-Bambang saat Cawalkot Respati-Astrid di atas panggung memberikan sambutan.

“Fufufafa,” teriak pendukung Teguh-Bambang disambut sorakan pendukung Respati-Astrid.

Baca juga:

Pilkada Solo, Golkar Targetkan Sumbang 21.000 Suara untuk Pasangan Respati-Astrid

Ejekan Fufufafa merujuk dugaan akun medsos milik wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dimana pada kolom tulisan akun tersebut menyerang pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bagi Teguh nomor urut 1 ini mengulang Pilkada 2020 saat berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dan memenangi Pilkada.

“Nomor urut 1 ini memang sesuai dengan harapan saya bersama cawawali Bambang. Ya kita mesti ikhtiar, nomor mudah diingat, tidak perlu mengangkat banyak jari," ujar Teguh.

Baca juga:

Tak Gentar di Kandang Banteng, Respati-Astrid Optimistis Raih 70 Persen Suara di Pilkada Solo

Ia menyebut hakikat dari memimpin adalah menjadi pelayanan sehingga kedepan ketika dirinya dan Bambang dipilih dan dilantik, siap menjadi pelayan masyarakat.

“Kita melayani masyarakat tanpa pilih-pilih, tidak lihat dari merah, hijau, kuning. Semua akan kita layani dengan sepenuh hati dan jiwa," tandas Teguh.

Baca juga:

KPU Tetapkan Paslon Teguh-Bambang dan Respati-Astrid untuk Bertarung Pilkada Solo 2024

Cawalkot Solo nomor urut 2, Respati mengatakan makna dari nomor yang didapat adalah Sila Kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Sehingga bila memimpin Solo selama 5 tahun kedepan akan menjadi pemimpin yang adil kepada seluruh elemen masyarakat serta menuju Solo Kota Toleran,” kata Respati.

Ia menambahkan dalam pemerintahannya nanti juga akan selaras dengan program Pemerintah Pusat dibawah komando Prabowo-Gibran. Ia pun berkomitmen melanjutkan Program Gibran. (Ismail/Jawa Tengah)

#Pilkada 2024 #Pilkada Solo #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Bagikan