Pilkada Kota Tangsel

Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Desember 2020
Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan

Debat Pilkada Tangsel. (Foto: KPU Tangsel).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Lima hari jelang pemungutan suara Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan, Ketiga calon Pilkada Tangsel, mengklaim memiliki program unggulan untuk memikat hati warga agar mau menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

Pasangan Calon (Paslon) wali kota-wakil wali Kota Tangsel nomor 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, mengklaim, bakal menerapkan Pemerintahan yang bebas korupsi di Tangerang Selatan.

"Sehingga korupsi tidak ada lagi di Tangerang Selatan," kata Benyamin dalam keteranganya yang dikutip, Jumat (4/12).

Baca Juga:

Polri Sebar Brimob ke Daerah Rawan Pilkada

Calon wali kota petahana ini menjelaskan, penegakan pemerintahan bebas korupsi bisa diwujudkan dengan penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Didukung penguatan layanan birokrasi berbasis Informasi dan Teknologi (IT).

"Tentunya supaya efisien dan efektif mereka harus bekerja berbasis IT," jelas Benyamin.

Dia memastikan, birokrasi berdasarkan sistem teknologi ini bukan hanya untuk para birokrat. Menurutnya, publik juga akan menikmati internet gratis dengan dipasangnya wifi di sejumlah sarana publik.

"Sehingga dualisme yang dikhawatirkan bisa kita atasi, apabila komitmen pada hukum dan komitmen IT bisa kita terapkan," katanya.

Benyamin Davnie mengingatkan, mengenai banyaknya jumlah penduduk Tangerang Selatan. Dan dia berkomitmen ingin menjadikan Tangerang Selatan, kota yang ramah bagi semua golongan.

Ia mencontohkan, laju penduduk di Tangsel mencapai 3,4 persen. Artinya dalam 10 tahun ke depan Tangsel, akan memiliki 3 juta penduduk.

Kandidat Pilkada Tangsel saat debat. (Foto: Antara).
Kandidat Pilkada Tangsel saat debat. (Foto: Antara).

" Tangsel, sejak zaman dulu sangat ramah bagi semua golongan" ucapnya.

Sementara pendamping Benyamin, Pilar Saga Ichsan menegaskan, akan melakukan peningkatan kapasitas birokrasi yang efektif dan efisien.

Ichsan mendorong pemanfaatan teknologi yang bisa dimanfaatkan aparatur penegak hukum.

"Termasuk membangun infrastruktur yang terkoneksi untuk membangun keberagaman dan konektivitas," tuturnya.

Keponakan petahanan Airin Rachmi Diany ini menyebut, Tangsel selama ini sudah menjadi model di bidang keterbukaan administrasi publik dan keuangan.

Dia mengatakan, Kota Tangsel selalu terbaik dari seluruh daerah se-Banten.

"Tangsel mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) berturut-turut, kita role mode terbuka administrasi publik dan keuangan," pungkasnya.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Siti Nur Azizah dan Ruhamaben bakal memanfaatkan peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Azizah yang juga putri Wapres Maruf Amin ini menjanjikan forum diskusi yang luas bagi publik dengan menggelar public hiring ataupun diskusi publik.

"Ini untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat seluas-luasnya," kata Azizah.

Kandidat Pilkada Tangsel usai debat. (Foto: KPU Tangsel).
Kandidat Pilkada Tangsel usai debat. (Foto: KPU Tangsel)

Wakil Azizah, Ruhamaben menilai, perangkat warga di wilayah mesti diperkuat. Terutama dari segi komunikasi.

"Kita melihat peran RT dan RW selaku pihak yang sangat memahami situasi lapangan harus segera dilibatkan dalam bentuk komunikasi," lanjut Ruhamaben.

Sedangkan pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati menegaskan, kehadirannya untuk mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang damai, aman dan berkeadilan. Saat ini, keberagaman di Tangerang Selatan masih rentan terhadap kesenjangan.

Salah satu contohnya adalah fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Sehingga keadilan sosial harus hadir di Tangsel dan pembangunan harus merata.

"Akses pendidikan harus dihadirkan untuk semua, infrastruktur ramah terhadap disabilitas," jelas Rahayu.

Baca Juga:

KPU Siap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember

#KPU #Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Libur Pilkada
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan