Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan


Debat Pilkada Tangsel. (Foto: KPU Tangsel).
MerahPutih.com - Lima hari jelang pemungutan suara Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan, Ketiga calon Pilkada Tangsel, mengklaim memiliki program unggulan untuk memikat hati warga agar mau menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.
Pasangan Calon (Paslon) wali kota-wakil wali Kota Tangsel nomor 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, mengklaim, bakal menerapkan Pemerintahan yang bebas korupsi di Tangerang Selatan.
"Sehingga korupsi tidak ada lagi di Tangerang Selatan," kata Benyamin dalam keteranganya yang dikutip, Jumat (4/12).
Baca Juga:
Polri Sebar Brimob ke Daerah Rawan Pilkada
Calon wali kota petahana ini menjelaskan, penegakan pemerintahan bebas korupsi bisa diwujudkan dengan penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Didukung penguatan layanan birokrasi berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
"Tentunya supaya efisien dan efektif mereka harus bekerja berbasis IT," jelas Benyamin.
Dia memastikan, birokrasi berdasarkan sistem teknologi ini bukan hanya untuk para birokrat. Menurutnya, publik juga akan menikmati internet gratis dengan dipasangnya wifi di sejumlah sarana publik.
"Sehingga dualisme yang dikhawatirkan bisa kita atasi, apabila komitmen pada hukum dan komitmen IT bisa kita terapkan," katanya.
Benyamin Davnie mengingatkan, mengenai banyaknya jumlah penduduk Tangerang Selatan. Dan dia berkomitmen ingin menjadikan Tangerang Selatan, kota yang ramah bagi semua golongan.
Ia mencontohkan, laju penduduk di Tangsel mencapai 3,4 persen. Artinya dalam 10 tahun ke depan Tangsel, akan memiliki 3 juta penduduk.

" Tangsel, sejak zaman dulu sangat ramah bagi semua golongan" ucapnya.
Sementara pendamping Benyamin, Pilar Saga Ichsan menegaskan, akan melakukan peningkatan kapasitas birokrasi yang efektif dan efisien.
Ichsan mendorong pemanfaatan teknologi yang bisa dimanfaatkan aparatur penegak hukum.
"Termasuk membangun infrastruktur yang terkoneksi untuk membangun keberagaman dan konektivitas," tuturnya.
Keponakan petahanan Airin Rachmi Diany ini menyebut, Tangsel selama ini sudah menjadi model di bidang keterbukaan administrasi publik dan keuangan.
Dia mengatakan, Kota Tangsel selalu terbaik dari seluruh daerah se-Banten.
"Tangsel mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) berturut-turut, kita role mode terbuka administrasi publik dan keuangan," pungkasnya.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Siti Nur Azizah dan Ruhamaben bakal memanfaatkan peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Azizah yang juga putri Wapres Maruf Amin ini menjanjikan forum diskusi yang luas bagi publik dengan menggelar public hiring ataupun diskusi publik.
"Ini untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat seluas-luasnya," kata Azizah.

Wakil Azizah, Ruhamaben menilai, perangkat warga di wilayah mesti diperkuat. Terutama dari segi komunikasi.
"Kita melihat peran RT dan RW selaku pihak yang sangat memahami situasi lapangan harus segera dilibatkan dalam bentuk komunikasi," lanjut Ruhamaben.
Sedangkan pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati menegaskan, kehadirannya untuk mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang damai, aman dan berkeadilan. Saat ini, keberagaman di Tangerang Selatan masih rentan terhadap kesenjangan.
Salah satu contohnya adalah fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Sehingga keadilan sosial harus hadir di Tangsel dan pembangunan harus merata.
"Akses pendidikan harus dihadirkan untuk semua, infrastruktur ramah terhadap disabilitas," jelas Rahayu.
Baca Juga:
KPU Siap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada

2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI

Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak

Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik

Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019

KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
