Pilkada Kota Tangsel

Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Desember 2020
Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan

Debat Pilkada Tangsel. (Foto: KPU Tangsel).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lima hari jelang pemungutan suara Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan, Ketiga calon Pilkada Tangsel, mengklaim memiliki program unggulan untuk memikat hati warga agar mau menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

Pasangan Calon (Paslon) wali kota-wakil wali Kota Tangsel nomor 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, mengklaim, bakal menerapkan Pemerintahan yang bebas korupsi di Tangerang Selatan.

"Sehingga korupsi tidak ada lagi di Tangerang Selatan," kata Benyamin dalam keteranganya yang dikutip, Jumat (4/12).

Baca Juga:

Polri Sebar Brimob ke Daerah Rawan Pilkada

Calon wali kota petahana ini menjelaskan, penegakan pemerintahan bebas korupsi bisa diwujudkan dengan penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Didukung penguatan layanan birokrasi berbasis Informasi dan Teknologi (IT).

"Tentunya supaya efisien dan efektif mereka harus bekerja berbasis IT," jelas Benyamin.

Dia memastikan, birokrasi berdasarkan sistem teknologi ini bukan hanya untuk para birokrat. Menurutnya, publik juga akan menikmati internet gratis dengan dipasangnya wifi di sejumlah sarana publik.

"Sehingga dualisme yang dikhawatirkan bisa kita atasi, apabila komitmen pada hukum dan komitmen IT bisa kita terapkan," katanya.

Benyamin Davnie mengingatkan, mengenai banyaknya jumlah penduduk Tangerang Selatan. Dan dia berkomitmen ingin menjadikan Tangerang Selatan, kota yang ramah bagi semua golongan.

Ia mencontohkan, laju penduduk di Tangsel mencapai 3,4 persen. Artinya dalam 10 tahun ke depan Tangsel, akan memiliki 3 juta penduduk.

Kandidat Pilkada Tangsel saat debat. (Foto: Antara).
Kandidat Pilkada Tangsel saat debat. (Foto: Antara).

" Tangsel, sejak zaman dulu sangat ramah bagi semua golongan" ucapnya.

Sementara pendamping Benyamin, Pilar Saga Ichsan menegaskan, akan melakukan peningkatan kapasitas birokrasi yang efektif dan efisien.

Ichsan mendorong pemanfaatan teknologi yang bisa dimanfaatkan aparatur penegak hukum.

"Termasuk membangun infrastruktur yang terkoneksi untuk membangun keberagaman dan konektivitas," tuturnya.

Keponakan petahanan Airin Rachmi Diany ini menyebut, Tangsel selama ini sudah menjadi model di bidang keterbukaan administrasi publik dan keuangan.

Dia mengatakan, Kota Tangsel selalu terbaik dari seluruh daerah se-Banten.

"Tangsel mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) berturut-turut, kita role mode terbuka administrasi publik dan keuangan," pungkasnya.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Siti Nur Azizah dan Ruhamaben bakal memanfaatkan peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Azizah yang juga putri Wapres Maruf Amin ini menjanjikan forum diskusi yang luas bagi publik dengan menggelar public hiring ataupun diskusi publik.

"Ini untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat seluas-luasnya," kata Azizah.

Kandidat Pilkada Tangsel usai debat. (Foto: KPU Tangsel).
Kandidat Pilkada Tangsel usai debat. (Foto: KPU Tangsel)

Wakil Azizah, Ruhamaben menilai, perangkat warga di wilayah mesti diperkuat. Terutama dari segi komunikasi.

"Kita melihat peran RT dan RW selaku pihak yang sangat memahami situasi lapangan harus segera dilibatkan dalam bentuk komunikasi," lanjut Ruhamaben.

Sedangkan pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati menegaskan, kehadirannya untuk mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang damai, aman dan berkeadilan. Saat ini, keberagaman di Tangerang Selatan masih rentan terhadap kesenjangan.

Salah satu contohnya adalah fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Sehingga keadilan sosial harus hadir di Tangsel dan pembangunan harus merata.

"Akses pendidikan harus dihadirkan untuk semua, infrastruktur ramah terhadap disabilitas," jelas Rahayu.

Baca Juga:

KPU Siap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember

#KPU #Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Libur Pilkada
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan