TB Hasanuddin: Informasi Ada Lima Ribu Pucuk Senjata Ilegal itu Membingungkan Publik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 24 September 2017
TB Hasanuddin: Informasi Ada Lima Ribu Pucuk Senjata Ilegal itu Membingungkan Publik

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahaputih.com - Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait dengan adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu membingungkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas .

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, lima ribu pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur. Jadi, sambung politisi PDIP ini, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN) . Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan ? Untuk siapa ? Dan untuk apa ?" Ujarnya dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Minggu ( 24/9).

TB Hasanuddin menabahkan, bisa jadi informasi yang disampaikan Panglima TNI akurat , tapi sebaiknya hal itu langsung dikordinasikan saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.

"Menurut prosedur yang saya tahu , kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam," katanya.

Ia melanjutkan, kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum.

Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis berita sensitif , terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara .

"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat . Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) , Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan. (Pon)

Baca juga berita terkait Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di: Jenderal TNI Gatot Nurmantyo: Waspadai Adu Domba Antarumat Beragama

#Gatot Nurmantyo #Gatot Nurmantyo #Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo #Jenderal Gatot Nurmantyo #Komisi I DPR #TB Hasanudin #Senjata Api
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Bahaya Multitafsir Perpres Ekstremisme, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bungkam Kritik Politik
Poin mengenai perbedaan pandangan politik juga menjadi perhatian serius karena berisiko membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Bahaya Multitafsir Perpres Ekstremisme, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bungkam Kritik Politik
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Bagikan