Taufik Gerindra Ingatkan PSI Jangan Terlalu Genit Terkait Anggaran KUA-PPAS 2020

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 06 November 2019
 Taufik Gerindra Ingatkan PSI Jangan Terlalu Genit Terkait Anggaran KUA-PPAS 2020

Taufik Gerindra bersama anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik menyoroti metode yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Adiyta Sarana dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Hal ini ditegaskan Taufik menanggapi anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dan pengadaan Bolpoin sebesar Rp123 miliar yang dibongkar William beberapa waktu lalu di media sosial twitternya hingga berpilemik di masyarakat.

Baca Juga:

William PSI Terancam Dipecat

Harusnya, kata Taufik, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah dalam forum resmi pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Bukan di ruang-ruang publik, sehingga tak menimbulakan sepekulasi miring pada masyarakat.

PSI dingatkan untuk tidak terlalu genit terkait KUA PPAS DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

"Saya kira ini metode baru angota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam (rapat?). Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," kata Taufik di ruang rapat Fraksi Gerindra Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Taufik pun meminta Fraksi PSI untuk tidak terlalu mencari perhatian masyarakat dengan membongkar mata anggaran yang 'ajaib' dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD.

Lebih lanjut menurut dia, tak ada yang isitimewa soal penemuan anggaran fantastis dalam KUA-PPAS itu. Kasus seperti ini lazim ditemukan dalam menggodok anggaran.

Namun, kata Taufik, William membuka anggaran itu dan menyebarluaskanbyang akhirnya berujung polemik. Taufik pun berharap William untuk tidak terlalu genit untuk mencari perhatian publik.

"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya aja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa-apa genit boleh enggak ada masalah," cetus Taufik.

Ia pun menceritakan, pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) agau Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran yang janggal. Namun hal itu tak menjadi polemik lantaran SKPD yang mengajukan anggaran itu diminta klarifikasi.

Baca Juga:

Dilaporkan ke Badan Kehormatan, William PSI Siap Pertaruhkan Jabatannya

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih 1,2 Triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Imbas dari komentar soal anggaran lem Aibon dan Bolpoin di media sosial, William dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dengan perkara dugaan melanggar kode etik. Laporan dilayangkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto.

Sugiyanto menilai William menjadi biang kerok dari gonjang ganjing anggaran di DKI Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

Dilaporkan ke BK DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #PSI #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan