Taufik Gerindra Ingatkan PSI Jangan Terlalu Genit Terkait Anggaran KUA-PPAS 2020

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 06 November 2019
 Taufik Gerindra Ingatkan PSI Jangan Terlalu Genit Terkait Anggaran KUA-PPAS 2020

Taufik Gerindra bersama anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik menyoroti metode yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Adiyta Sarana dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Hal ini ditegaskan Taufik menanggapi anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dan pengadaan Bolpoin sebesar Rp123 miliar yang dibongkar William beberapa waktu lalu di media sosial twitternya hingga berpilemik di masyarakat.

Baca Juga:

William PSI Terancam Dipecat

Harusnya, kata Taufik, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah dalam forum resmi pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Bukan di ruang-ruang publik, sehingga tak menimbulakan sepekulasi miring pada masyarakat.

PSI dingatkan untuk tidak terlalu genit terkait KUA PPAS DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

"Saya kira ini metode baru angota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam (rapat?). Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," kata Taufik di ruang rapat Fraksi Gerindra Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Taufik pun meminta Fraksi PSI untuk tidak terlalu mencari perhatian masyarakat dengan membongkar mata anggaran yang 'ajaib' dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD.

Lebih lanjut menurut dia, tak ada yang isitimewa soal penemuan anggaran fantastis dalam KUA-PPAS itu. Kasus seperti ini lazim ditemukan dalam menggodok anggaran.

Namun, kata Taufik, William membuka anggaran itu dan menyebarluaskanbyang akhirnya berujung polemik. Taufik pun berharap William untuk tidak terlalu genit untuk mencari perhatian publik.

"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya aja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa-apa genit boleh enggak ada masalah," cetus Taufik.

Ia pun menceritakan, pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) agau Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran yang janggal. Namun hal itu tak menjadi polemik lantaran SKPD yang mengajukan anggaran itu diminta klarifikasi.

Baca Juga:

Dilaporkan ke Badan Kehormatan, William PSI Siap Pertaruhkan Jabatannya

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih 1,2 Triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Imbas dari komentar soal anggaran lem Aibon dan Bolpoin di media sosial, William dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dengan perkara dugaan melanggar kode etik. Laporan dilayangkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto.

Sugiyanto menilai William menjadi biang kerok dari gonjang ganjing anggaran di DKI Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

Dilaporkan ke BK DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #PSI #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan