Taufik Gerindra Ingatkan PSI Jangan Terlalu Genit Terkait Anggaran KUA-PPAS 2020

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 06 November 2019
 Taufik Gerindra Ingatkan PSI Jangan Terlalu Genit Terkait Anggaran KUA-PPAS 2020

Taufik Gerindra bersama anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik menyoroti metode yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Adiyta Sarana dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Hal ini ditegaskan Taufik menanggapi anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dan pengadaan Bolpoin sebesar Rp123 miliar yang dibongkar William beberapa waktu lalu di media sosial twitternya hingga berpilemik di masyarakat.

Baca Juga:

William PSI Terancam Dipecat

Harusnya, kata Taufik, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah dalam forum resmi pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Bukan di ruang-ruang publik, sehingga tak menimbulakan sepekulasi miring pada masyarakat.

PSI dingatkan untuk tidak terlalu genit terkait KUA PPAS DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

"Saya kira ini metode baru angota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam (rapat?). Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," kata Taufik di ruang rapat Fraksi Gerindra Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Taufik pun meminta Fraksi PSI untuk tidak terlalu mencari perhatian masyarakat dengan membongkar mata anggaran yang 'ajaib' dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD.

Lebih lanjut menurut dia, tak ada yang isitimewa soal penemuan anggaran fantastis dalam KUA-PPAS itu. Kasus seperti ini lazim ditemukan dalam menggodok anggaran.

Namun, kata Taufik, William membuka anggaran itu dan menyebarluaskanbyang akhirnya berujung polemik. Taufik pun berharap William untuk tidak terlalu genit untuk mencari perhatian publik.

"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya aja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa-apa genit boleh enggak ada masalah," cetus Taufik.

Ia pun menceritakan, pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) agau Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran yang janggal. Namun hal itu tak menjadi polemik lantaran SKPD yang mengajukan anggaran itu diminta klarifikasi.

Baca Juga:

Dilaporkan ke Badan Kehormatan, William PSI Siap Pertaruhkan Jabatannya

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih 1,2 Triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Imbas dari komentar soal anggaran lem Aibon dan Bolpoin di media sosial, William dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dengan perkara dugaan melanggar kode etik. Laporan dilayangkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto.

Sugiyanto menilai William menjadi biang kerok dari gonjang ganjing anggaran di DKI Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

Dilaporkan ke BK DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #PSI #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Bagikan