Tarik Ketua HIPMI dan KADIN, Jokowi Panik?

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Oktober 2018
Tarik Ketua HIPMI dan KADIN, Jokowi Panik?

Pidato Presiden Jokowi. Foto: Setkab

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Bidang Organisasi HIPMI di era Bahlil Lahadalia Anggawira angkat bicara terkait jejaring KADIN dan HIPMI yang akan digunakan sebagai pemenangan Jokowi. Ia menilai Jokowi telah membaca tren pergerakan Sandi, sehingga, pengaruh Sandi terutama di HIPMI ditarik oleh sang petahana.

"Mungkin (Jokowi) sudah takut dengan tren positif dari bang Sandi terutama kan, jadi kaki kakinya bang Sandi disikat semua sama beliau," kata Anggawira kepada media, Rabu (17/10)

Ketua Bidang Organisasi HIPMI di era Bahlil Lahadalia Anggawira

Meski demikian, Anggawira tak khawatir dengan bergabungnya Bahlil Lahadalia di timses Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, menurut Angga, jaringan pemilih di HIMPI adalah pemilih rasional.

"Bagi kita enggak ada masalah ya, yang penting silahkan-silahkan saja dan saya rasa pemilih di HIPMI atau jaringan di HIPMI juga kan pemilih-pemilih rasional," jelas Angga.

"Sudah bisa melihat posisi Indonesia saat ini secara ekonomi secara tren bagaimana janji-janji pemerintah yang tidak ada yang ditepati. Jauh panggang dari api," sambung juru bicara Sandiaga Uno ini.

Menurut Angga, pemerintahan Jokowi saat ini tidak mampu mengelola perekonomian negara. Angga menuturkan, data terpapar jelas bahwa di era Jokowi harga-harga kebutuhan pokok naik, impor yang harusnya ditahan malah dilonggarkan.

"Jadi ya tidak sesuai strategi yang ada dengan janji-janji kampanye Pak Jokowi, apakah ini mau diteruskan lagi?," ungkap Angga.

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA

Angga tak menampik, meraih dukungan HIPMI sangat penting karena perubahan sosial diawali oleh masyarakat kelas menengah. Pemilih di HIPMI menurut Angga tentu bisa menggerakkan masyarakat di level bawah. Namun ia menekankan bahwa pemilih HIPMI adalah jejaring rasional.

"Saya rasa sangat penting. Tapi sekali lagi jejaring HIPMI juga jejaring rasional. Tidak bisa ikatannya primordial, karena ketumnya di sini tiba-tiba pindah, enggak bisa, harus ada rasionalitas. Kondisi perekonomian berat, tentu pengusaha juga ingin perubahan kepemimpinan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani merupakan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf semantara Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia menjabat direktur penggalangan TKN Jokowi-Ma'ruf. (*)

#Jokowi #Kadin #Ketua Umum Kadin Roslan P. Roeslani #Hipmi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Berita
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi
Jokowi menegaskan memaafkan para tersangka merupakan urusan pribadi, sedangkan masalah hukum tetap jalan.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi
Bagikan