Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Target Pusat Data Nasional (PDN) mulai beroperasi Januari 2025 gagal terwujud. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajukan anggaran tambahan untuk perpanjangan operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya, dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
Meutya mengakui sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan, dengan asumsi bahwa PDN akan beroperasi tepat waktu. Namun, dengan adanya kemungkinan penundaan ini, Kemkomdigi harus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.
"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," imbuh menteri yang juga kader Golkar itu.
Baca juga:
Sebelumnya, Meutya mengakui saat ini ada satu PDN yang berada di wilayah Cikarang, Jawa Barat, akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.
Ke depan, lanjut dia, lokasi PDN tidak mungkin diungkap ke publik. Alasannya, demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional karena lokasi PDN yang bersifat rawan
"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik," tandas mantan wartawan itu. (*)
