Target Partai Demokrat DKI pada Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Oktober 2022
Target Partai Demokrat DKI pada Pemilu 2024

Jajaran Partai Demokrat DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Namun, sejumlah partai politik terus menyiapkan strategi. Tak terkecuali Partai Demokrat

Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menargetkan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang nantinya akan diusung pada Pilpres 2024, khususnya di Jakarta.

Baca Juga

NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

"Hanya dengan kemenangan ini, kita dapat memperjuangkan Perubahan dan perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat. Insha Allah, Partai Demokrat dapat mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan semakin sejahtera," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Selasa (11/10).

Bukan hanya itu, Demokrat juga menargetkan dapat empat kursi dari tiga daerah pemilihan di Jakarta pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Kemudian, partai berlambang mercy ini menargetkan 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pileg DKI Jakarta 2024.

Dalam kesempatan ini, ada 1.360 pengurus DPC dan DPAC Partai Demokrat di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah baru untuk turut meraih Kemenangan bersama pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami, para pengurus Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta karena Mas Ketum berkenan melantik pengurus DPC Partai Demokrat se- DKI Jakarta. Hari ini, di Gelangang Olahraga Ciracas telah hadir kurang lebih 3.850 peserta yang siap membirukan Jakarta," ungkapnya.

Baca Juga

Demokrat Intens Komunikasi dengan NasDem dan PKS

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, sejak dilantik sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 lalu, pihaknya tidak pernah berhenti bekerja untuk memenangkan Partai Demokrat di DKI Jakarta.

Demokrat Jakarta telah melaksanakan Orientasi dan Tim Building Pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta pada tanggal 24-26 Maret 2022 di Grand Cempaka Puncak Bogor, Rapimda DPD Partai Demokrat untuk menetapkan Program Kerja DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Maret 2022.

Selain itu, Mujiyono juga melakukan reorganisasi di tingkat DPC melalui Muscab Serentak 6 DPC pada tanggal 28 Maret 2022. Kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper test bagi 44 pengurus DPAC Partai Demokrat 15-18 Juni 2022. (Asp).

Baca Juga

AHY Berharap Anies Semakin Dekat ke Demokrat

#Partai Demokrat #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan