Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Partai beringin memilih memasrahkan keputusan reshuffle kabinet yang santer belakangan ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan siapa yang menjadi menteri di kabinet merupakan hak prerogratif Presiden.
"Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita, karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil saat ditemui Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6).
Baca juga:
Sudah Peringatkan Menterinya, Istana Sebut Prabowo Bisa Reshuffle Kabinet Kapan Saja
Menurut dia, Prabowo memiliki hak mengganti jajaran menteri demi terciptanya susunan kabinet yang dapat mendukung pemerintahan. Bahlil pun memilih enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan isu reshuffle.
"Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden," tandas politikus yang kini menduduki jabatan Menteri Energi Sumber Saya Mineral (ESDM) itu, dikutip Antara.
Sebelumnya, anggota kabinet lainnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta untuk menanyakan langsung ke Presiden Prabowo Subianto soal reshuffle kabinet. Menurutnya, reshuffle merupakan hak presiden.
Baca juga:
Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Dasco: Belum Ada Rencana Reshuffle
Budi Gunadi Sadikin merupakan menteri yang diisukan akan diganti. Menkes pun merespons awak media soal isu dirinya akan diberhentikan oleh Presiden.
"Wah itu haknya beliau. Tanya beliau ya," tandasnya, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6) lalu. (*)
