Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tanggapi Hasil Survei, Perindo Sebut Ganjar Setipe dengan Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
Tanggapi Hasil Survei, Perindo Sebut Ganjar Setipe dengan Jokowi

Kolase foto tiga kandidat kuat calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 berada di angka 24,9 persen

Angka tersebut, dalam survei simulasi pilihan terbuka di mana responden dapat menyebut siapa pun yang menurut mereka layak dipilih menjadi presiden, menunjukkan elektabilitas Ganjar naik ketimbang Mei 2023. Saat itu, Ganjar memperoleh elektabilitas 22,8 persen, tertinggal 1,7 persen dari Prabowo Subianto.

Sedangkan Prabowo, kompetitor terdekat Ganjar, justru mandek suaranya. Elektabilitas Prabowo tercatat cuma naik 0,1 persen dari Mei 2023 menjadi 24,6 persen.

Baca Juga:

Ganjar Kalah oleh Prabowo di Survei Litbang Kompas, Gibran: Pasang Stiker Nanti Naik

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, hasil survei itu bukti masyarakat ingin Ganjar melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Ferry Kurnia, dukungan masyarakat terhadap Ganjar sama sekali tidak terpengaruh dengan manuver politik sejumlah elite selama ini.

Apalagi, kata Ferry Kurnia, survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar menanjak, sementara kenaikan elektabilitas Prabowo terlihat mandek.

"Dukungan dan keinginan masyarakat yang kuat tercermin dalam survei Litbang Kompas. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan Mas GP (Ganjar Pranowo) melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/8).

Baca Juga:

Survei Litbang Kompas: Prabowo Unggul 52,9 Persen dan Ganjar 47,1 Persen

Menurut Ferry, peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Seperti sosialisasi yang efektif sehingga disukai masyarakat dan peningkatan popularitas atas dukungan terhadap kebijakan yang diusung.

"Mas GP setipe dengan Pak Jokowi, bergerak dari lokal dengan memahami denyut nadi masyarakat kebanyakan untuk menasional bahkan mengglobal," ucapnya.

Ferry yang juga bakal caleg DPR RI dari Dapil Jabar 1 ini mengatakan, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dalam survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu memiliki dukungan yang lebih tinggi dari responden dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

Meskipun persaingan tetap ketat, hal ini menandakan bahwa dalam rentang waktu survei tersebut, Ganjar berhasil memperoleh lebih banyak dukungan dari masyarakat.

"Karena masyarakat lebih tertarik dan terlibat dalam memilih Ganjar yang dianggap paling sesuai dengan harapan mereka," tutup mantan Komisioner KPU RI ini. (Knu)

Baca Juga:

Erick Thohir Bakal Ikuti Arahan Jokowi Antara Dampingi Ganjar atau Prabowo

#Ganjar Pranowo #Hasil Survei #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan