Tanggapi Hasil Survei, Perindo Sebut Ganjar Setipe dengan Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
Tanggapi Hasil Survei, Perindo Sebut Ganjar Setipe dengan Jokowi

Kolase foto tiga kandidat kuat calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 berada di angka 24,9 persen

Angka tersebut, dalam survei simulasi pilihan terbuka di mana responden dapat menyebut siapa pun yang menurut mereka layak dipilih menjadi presiden, menunjukkan elektabilitas Ganjar naik ketimbang Mei 2023. Saat itu, Ganjar memperoleh elektabilitas 22,8 persen, tertinggal 1,7 persen dari Prabowo Subianto.

Sedangkan Prabowo, kompetitor terdekat Ganjar, justru mandek suaranya. Elektabilitas Prabowo tercatat cuma naik 0,1 persen dari Mei 2023 menjadi 24,6 persen.

Baca Juga:

Ganjar Kalah oleh Prabowo di Survei Litbang Kompas, Gibran: Pasang Stiker Nanti Naik

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, hasil survei itu bukti masyarakat ingin Ganjar melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Ferry Kurnia, dukungan masyarakat terhadap Ganjar sama sekali tidak terpengaruh dengan manuver politik sejumlah elite selama ini.

Apalagi, kata Ferry Kurnia, survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar menanjak, sementara kenaikan elektabilitas Prabowo terlihat mandek.

"Dukungan dan keinginan masyarakat yang kuat tercermin dalam survei Litbang Kompas. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan Mas GP (Ganjar Pranowo) melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/8).

Baca Juga:

Survei Litbang Kompas: Prabowo Unggul 52,9 Persen dan Ganjar 47,1 Persen

Menurut Ferry, peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Seperti sosialisasi yang efektif sehingga disukai masyarakat dan peningkatan popularitas atas dukungan terhadap kebijakan yang diusung.

"Mas GP setipe dengan Pak Jokowi, bergerak dari lokal dengan memahami denyut nadi masyarakat kebanyakan untuk menasional bahkan mengglobal," ucapnya.

Ferry yang juga bakal caleg DPR RI dari Dapil Jabar 1 ini mengatakan, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dalam survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu memiliki dukungan yang lebih tinggi dari responden dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

Meskipun persaingan tetap ketat, hal ini menandakan bahwa dalam rentang waktu survei tersebut, Ganjar berhasil memperoleh lebih banyak dukungan dari masyarakat.

"Karena masyarakat lebih tertarik dan terlibat dalam memilih Ganjar yang dianggap paling sesuai dengan harapan mereka," tutup mantan Komisioner KPU RI ini. (Knu)

Baca Juga:

Erick Thohir Bakal Ikuti Arahan Jokowi Antara Dampingi Ganjar atau Prabowo

#Ganjar Pranowo #Hasil Survei #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan