Tanggapan Pimpinan KPK Soal Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 03 Januari 2018
Tanggapan Pimpinan KPK Soal Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembentukan Komite Pencegahan Korupsi yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, sekecil apapun upaya memberantas korupsi perlu diapresiasi. Pasalnya, pemberantasan korupsi perlu melibatkan banyak pihak, terutama eksekutif selaku pengguna anggaran.

"Karena kita perlu peran serta dari banyak pihak,terutama di lingkungan pelaksana pembangunan (eksekutif)," ujar Saut saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/1).

Saut menyarankan, agar Komite Pencegahan Korupsi dalam TGUPP yang dibentuk Gubernur DKI Anies Baswedan itu bisa berkelanjutan dan tak hanya bersifat sementara.

"Kalau mau mengembangkan mekanisme internal kontrol yang lebih sustainable Itu lebih baik daripada sekedar upaya ad hoc," jelasnya.

Pasalnya, menurut Saut, kegagalan pemerintah Indonesia memberantas korupsi lantaran tak ada upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk membenahi sistem.

Lebih lanjut, Saut menambahkan, komite baru yang dibentuk Anies-Sandi itu perlu dilihat apakah dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan dalam memberantas korupsi, khususnya di lingkungan Pemprov DKI.

"Saya pribadi melihat sejauh apa sustainability-nya, dapat move on. Kita kan punya pengalaman panjang tentang tim seperti itu, baik dalam skala nasional, lokal dan internal organisasi," pungkas dia. (Pon)

#TGUPP #Wakil Ketua KPK Saut Situmorang #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Ogah Bentuk TGUPP, Pramono-Rano akan Dibantu 7 Orang Staf Khusus
Staf khusus TGUPP akan memiliki peran penting dalam mendukung tugas gubernur dan wakil gubernur.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Februari 2025
Ogah Bentuk TGUPP, Pramono-Rano akan Dibantu 7 Orang Staf Khusus
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Bagikan