Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima rekomendasi atas hasil penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR. KPK tak setuju dengan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Hak Angket tersebut.
Meski demikian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya tetap menghormati fungsi pengawasan DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus. Namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Febri menuturkan, surat dan lampiran penjelasan sebanyak 13 halaman atas rekomendasi Pansus Hak Angket KPK itu telah disampaikan pada Selasa (13/2) kemarin.
Dalam lampiran itu, terang Febri, dijabarkan mengenai aspek kelembagaan, kewenangan, pengelolaan SDM dan keuangan lembaga antirasuah.
"Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," tuturnya.
Karena itu, lanjut Febri, KPK mengajak DPR mengambil langkah yang lebih substansial. Selain itu, pihaknya juga mengajak DPR untuk mencegah pelemahan terhadap KPK.
Menurut Febri, masih ada tugas bersama DPR untuk menguatkan pemberantasan korupsi, yaitu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, Pengawasan Administrasi Pemerintah dan Pembatasan Transaksi Tunai juga perlu menjadi perhatian.
Lebih lanjut Febri menambahkan, tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain.
"Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," pungkasnya. (Pon)
