Siaga Corona

Tangani Virus Corona Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp54 Miliar

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Maret 2020
 Tangani Virus Corona Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp54 Miliar

Pemprov DKI Jakarta gelontorkan dana Rp54 miliar untuk penanganan virus corona (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp54 miliar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk penanganan dan pencegahan penularan virus korona di ibu kota.

Dana itu berasal dari biaya tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Lebih Masif Sosialisasikan Ancaman Virus Corona

"Rp 54 miliar itu dianggarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kesehatan," ujar Catur di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Kepala Dinkes DKI Jakarta Wdyastuti memberikan keterangan kepada para wartawan
Kepala Dinkes DKI Widyastuti (MP/Asropih)

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinkes DKI, Widyastuti menjelaskan, anggaran puluhan miliar rupiah itu nantinya disalurkan untuk membeli penambahan beberapa alat kesehatan di RSUD Pasar Minggu dan Cengkareng yang dijadikan rumah sakit rujukan pasien mengidap Covid-19.

"Perlu penguatan tambahan alat kesehatan, itu satu. Jadi ada beberapa yang harus kita siapkan, kita tambahkan terutama di RSUD Cengkareng," papar Widyastuti.

Selain itu, lanjut dia, yang akan dibeli adalah alat pelindung diri untuk petugas kesehatan yang bekerja di RSUD Pasar Minggu dan Cengkareng. Hal itu sebagai upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona.

"Rumah Sakit yang sudah memang dilakukan perawatan dengan mempertimbangkan prinsip pencegahan pengalihan (penularan) infeksi, sehingga perlu alat pelindung yang khusus," ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, dana itu juga akan dipakai membeli cairan disinfektan yang berguna untuk membersihkan sebuah ruangan rumah sakit atau ambulans yang pernah digunakan sebagai perawatan pasien terjangkit penyakit corona.

"Kita tahu bahwa sesuatu atau area tertentu yang sudah dilakukan perawatan perlu dilakukan disinfeksi. Sehingga perlu diperkuat sarana alat yang bisa untuk melakukan disinfeksi atau dekontaminasi," tutur dia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI, Edi Sumantri menambahkan, dasar hukum anggaran belanja tidak terduga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mana memungkinkan menggunakan anggaran belanja tidak terduga dengan kriteria untuk mengatasi kejadian yang di luar kemampuan daerah.

Baca Juga:

Akibat Virus Corona, Harga Rempah-Rempah di Pasar Senen Naik

Selain itu, juga untuk membiayai kejadian yang apabila tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah.

"Oleh karena itu, dari anggaran BTT yang tersedia, Gubernur telah mengalokasikan sebesar 54 miliar rupiah dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja Kegiatan untuk penanganan Corona ini di Dinas Kesehatan yang mungkin akan kita salurkan dan kita luncurkan dalam waktu dekat ini," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Alami Gejala Mirip Corona, Dua Orang Masuk Ruang Isolasi RSUD Moewardi Solo

#Pemprov DKI #Dinas Kesehatan #Virus Corona #Pasien Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Kasus influenza di Jakarta mengalami kenaikan. Pramono Anung menyebut peningkatan masih kecil, sementara Dinkes mencatat ISPA naik 15,7 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Indonesia
Pasien Cuci Darah Makin Muda, Dinkes DKI Ingatkan Warga Tak Sembarangan Beli Obat
Dinkes DKI Jakarta menyoroti pasien cuci darah yang semakin muda. Safitri Handayana menyebut pasien berusia 20 tahun sudah banyak mengakses layanan cuci darah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Pasien Cuci Darah Makin Muda, Dinkes DKI Ingatkan Warga Tak Sembarangan Beli Obat
Indonesia
Kasus ISPA di Jakarta Naik 15,7 Persen, Dinkes DKI: Bukan karena Influenza A
Kasus ISPA di Jakarta naik 15,7 persen. Namun, Dinkes DKI menegaskan bahwa penyebabnya bukan dari influenza A.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Kasus ISPA di Jakarta Naik 15,7 Persen, Dinkes DKI: Bukan karena Influenza A
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Pramono Targetkan Angka Stunting Jakarta Turun Jadi 14 Persen dalam Dua Tahun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan angka stunting Jakarta turun dari sekitar 17 persen menjadi 14 persen dalam dua tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 September 2026
Pramono Targetkan Angka Stunting Jakarta Turun Jadi 14 Persen dalam Dua Tahun
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Dinkes DKI Jakarta mengimbau bayi, balita, dan lansia mengurangi aktivitas di luar rumah saat polusi udara Jakarta sedang tidak baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Bagikan