Tak Sanggup Bayar Mahar, Brigjen Pol Siswandi Batal Dapat Rekomendasi dari PKS

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 13 Januari 2018
Tak Sanggup Bayar Mahar, Brigjen Pol Siswandi Batal Dapat Rekomendasi dari PKS

Bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Salah satu kontestan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum DPD Partai PKS untuk mendapatkan rekomendasi. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen Pol Siswandi kepada awak media di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (13/1).

Siswandi yang maju berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, gara-gara tidak menyanggupi permintaan mahar politik yang diminta oleh oknum partai berlambang padi dan bulan sabit itu akhirnya pasangan Siswandi-Euis urung mendapatkan rekomendasi.

Mantan Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengatakan dirinya dimintai mahar politik mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, permintaan mahar yang dilakukan oknum DPD PKS itu naik hingga lima kali lipat dari permintaan awal.

"Ini menyebut angka naik turun sampai pada malam itu naiknya lima kali lipat," sebut Siswandi.

Ia sudah menduga hal itu akan terjadi pada H-1 jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

"Tentu salah satu partai koalisi ada, kenapa dia tidak hadir dan tidak memberi rekomendasi itu kira-kira H-1 saya sudah tahu arahnya kemana. Ada sesuatu hal yang menarik yang dikatakan ada dan tiada, tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar," ungkap jenderal bintang satu ini.

Siswandi enggan menyebut angka pasti yang diminta oleh oknum partai tersebut.

Awalnya, Siswandi yang berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati mendapat dukungan dari koalisi PAN, Gerindra, dan PKS. Namun hingga penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon, Siswandi-Euis belum menerima surat rekomendasi pencalonan dari DPD PKS.

Sehingga pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. (*)

Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Kang Maman Targetkan Raih 500 Ribu Suara

#Mahar Politik #PKS #Kota Cirebon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan