Tak Sanggup Bayar Mahar, Brigjen Pol Siswandi Batal Dapat Rekomendasi dari PKS

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 13 Januari 2018
Tak Sanggup Bayar Mahar, Brigjen Pol Siswandi Batal Dapat Rekomendasi dari PKS

Bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Salah satu kontestan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum DPD Partai PKS untuk mendapatkan rekomendasi. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen Pol Siswandi kepada awak media di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (13/1).

Siswandi yang maju berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, gara-gara tidak menyanggupi permintaan mahar politik yang diminta oleh oknum partai berlambang padi dan bulan sabit itu akhirnya pasangan Siswandi-Euis urung mendapatkan rekomendasi.

Mantan Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengatakan dirinya dimintai mahar politik mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, permintaan mahar yang dilakukan oknum DPD PKS itu naik hingga lima kali lipat dari permintaan awal.

"Ini menyebut angka naik turun sampai pada malam itu naiknya lima kali lipat," sebut Siswandi.

Ia sudah menduga hal itu akan terjadi pada H-1 jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

"Tentu salah satu partai koalisi ada, kenapa dia tidak hadir dan tidak memberi rekomendasi itu kira-kira H-1 saya sudah tahu arahnya kemana. Ada sesuatu hal yang menarik yang dikatakan ada dan tiada, tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar," ungkap jenderal bintang satu ini.

Siswandi enggan menyebut angka pasti yang diminta oleh oknum partai tersebut.

Awalnya, Siswandi yang berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati mendapat dukungan dari koalisi PAN, Gerindra, dan PKS. Namun hingga penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon, Siswandi-Euis belum menerima surat rekomendasi pencalonan dari DPD PKS.

Sehingga pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. (*)

Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Kang Maman Targetkan Raih 500 Ribu Suara

#Mahar Politik #PKS #Kota Cirebon
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Bagikan