Tak Sanggup Bayar Mahar, Brigjen Pol Siswandi Batal Dapat Rekomendasi dari PKS

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 13 Januari 2018
Tak Sanggup Bayar Mahar, Brigjen Pol Siswandi Batal Dapat Rekomendasi dari PKS

Bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Salah satu kontestan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum DPD Partai PKS untuk mendapatkan rekomendasi. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen Pol Siswandi kepada awak media di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (13/1).

Siswandi yang maju berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, gara-gara tidak menyanggupi permintaan mahar politik yang diminta oleh oknum partai berlambang padi dan bulan sabit itu akhirnya pasangan Siswandi-Euis urung mendapatkan rekomendasi.

Mantan Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengatakan dirinya dimintai mahar politik mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, permintaan mahar yang dilakukan oknum DPD PKS itu naik hingga lima kali lipat dari permintaan awal.

"Ini menyebut angka naik turun sampai pada malam itu naiknya lima kali lipat," sebut Siswandi.

Ia sudah menduga hal itu akan terjadi pada H-1 jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

"Tentu salah satu partai koalisi ada, kenapa dia tidak hadir dan tidak memberi rekomendasi itu kira-kira H-1 saya sudah tahu arahnya kemana. Ada sesuatu hal yang menarik yang dikatakan ada dan tiada, tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar," ungkap jenderal bintang satu ini.

Siswandi enggan menyebut angka pasti yang diminta oleh oknum partai tersebut.

Awalnya, Siswandi yang berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati mendapat dukungan dari koalisi PAN, Gerindra, dan PKS. Namun hingga penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon, Siswandi-Euis belum menerima surat rekomendasi pencalonan dari DPD PKS.

Sehingga pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. (*)

Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Kang Maman Targetkan Raih 500 Ribu Suara

#Mahar Politik #PKS #Kota Cirebon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - 46 menit lalu
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Bagikan