Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ilustrasi. ANTARA/Anadolu/py.
Merahputih.com - Nasib warga negara Indonesia (WNI) ikut terancam karena konflik antara Pakistan dan India. Menurut data terbaru ada 993 WNI di India dan 1.675 WNI di Pakistan.
Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kedua negara tersebut memastikan keamanan dan perlindungan bagi para WNI. Melindungi WNI adalah amanat dari konstitusi.
“Saya mendorong KBRI di India dan Pakistan untuk melakukan langkah konkret guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI yang ada di wilayah konflik," kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5).
Baca juga:
India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah
Legislator dari Fraksi PAN itu mendorong KBRI untuk mempersiapkan secara matang proses evakuasi apabila konflik semakin meluas dan bereskalasi.
Menurutnya, rencana evakuasi harus dirancang dengan baik agar dapat dilaksanakan secara cepat dan aman jika situasi memburuk.
"KBRI perlu merancang dan mempersiapkan dengan matang proses evakuasi bagi WNI jika konflik semakin meluas. Keamanan WNI harus menjadi prioritas utama," ucapnya.
Okta mengingatkan perang hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi masyarakat kedua negara yang berkonflik.
"Perang hanya akan membawa kehancuran dan tidak akan pernah menjadi solusi yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Okta.
Okta meminta peran aktif organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memastikan bahwa konflik ini tidak terus bereskalasi.
Baca juga:
Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India
Meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Okta mengingatkan bahwa potensi eskalasi tetap ada.
"Sangat penting bagi aktor-aktor dunia internasional, termasuk PBB, untuk secara aktif memastikan agar konflik ini tidak meningkat dan justru dapat diselesaikan secara damai," tegas Okta yang juga politisi PAN ini.
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen