Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ilustrasi. ANTARA/Anadolu/py.
Merahputih.com - Nasib warga negara Indonesia (WNI) ikut terancam karena konflik antara Pakistan dan India. Menurut data terbaru ada 993 WNI di India dan 1.675 WNI di Pakistan.
Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kedua negara tersebut memastikan keamanan dan perlindungan bagi para WNI. Melindungi WNI adalah amanat dari konstitusi.
“Saya mendorong KBRI di India dan Pakistan untuk melakukan langkah konkret guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI yang ada di wilayah konflik," kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5).
Baca juga:
India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah
Legislator dari Fraksi PAN itu mendorong KBRI untuk mempersiapkan secara matang proses evakuasi apabila konflik semakin meluas dan bereskalasi.
Menurutnya, rencana evakuasi harus dirancang dengan baik agar dapat dilaksanakan secara cepat dan aman jika situasi memburuk.
"KBRI perlu merancang dan mempersiapkan dengan matang proses evakuasi bagi WNI jika konflik semakin meluas. Keamanan WNI harus menjadi prioritas utama," ucapnya.
Okta mengingatkan perang hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi masyarakat kedua negara yang berkonflik.
"Perang hanya akan membawa kehancuran dan tidak akan pernah menjadi solusi yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Okta.
Okta meminta peran aktif organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memastikan bahwa konflik ini tidak terus bereskalasi.
Baca juga:
Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India
Meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Okta mengingatkan bahwa potensi eskalasi tetap ada.
"Sangat penting bagi aktor-aktor dunia internasional, termasuk PBB, untuk secara aktif memastikan agar konflik ini tidak meningkat dan justru dapat diselesaikan secara damai," tegas Okta yang juga politisi PAN ini.
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Pesawat Tempur India Jatuh Saat Dubai Airshow, Pilot Tewas di Tempat
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Prioritas RUU Sisdiknas, DPR Tegaskan Pesantren, Kiai Hingga Ustaz Wajib Masuk dalam Aturan Sistem Pendidikan Nasional
Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal
