Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Ilustrasi. ANTARA/Anadolu/py.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Nasib warga negara Indonesia (WNI) ikut terancam karena konflik antara Pakistan dan India. Menurut data terbaru ada 993 WNI di India dan 1.675 WNI di Pakistan.

Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kedua negara tersebut memastikan keamanan dan perlindungan bagi para WNI. Melindungi WNI adalah amanat dari konstitusi.

“Saya mendorong KBRI di India dan Pakistan untuk melakukan langkah konkret guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI yang ada di wilayah konflik," kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5).

Baca juga:

India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah

Legislator dari Fraksi PAN itu mendorong KBRI untuk mempersiapkan secara matang proses evakuasi apabila konflik semakin meluas dan bereskalasi.

Menurutnya, rencana evakuasi harus dirancang dengan baik agar dapat dilaksanakan secara cepat dan aman jika situasi memburuk.

"KBRI perlu merancang dan mempersiapkan dengan matang proses evakuasi bagi WNI jika konflik semakin meluas. Keamanan WNI harus menjadi prioritas utama," ucapnya.

Okta mengingatkan perang hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi masyarakat kedua negara yang berkonflik.

"Perang hanya akan membawa kehancuran dan tidak akan pernah menjadi solusi yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Okta.

Okta meminta peran aktif organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memastikan bahwa konflik ini tidak terus bereskalasi.

Baca juga:

Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India

Meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Okta mengingatkan bahwa potensi eskalasi tetap ada.

"Sangat penting bagi aktor-aktor dunia internasional, termasuk PBB, untuk secara aktif memastikan agar konflik ini tidak meningkat dan justru dapat diselesaikan secara damai," tegas Okta yang juga politisi PAN ini.

#India #Konflik India-Pakistan #Pakistan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Bagikan