Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Ilustrasi. ANTARA/Anadolu/py.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Nasib warga negara Indonesia (WNI) ikut terancam karena konflik antara Pakistan dan India. Menurut data terbaru ada 993 WNI di India dan 1.675 WNI di Pakistan.

Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kedua negara tersebut memastikan keamanan dan perlindungan bagi para WNI. Melindungi WNI adalah amanat dari konstitusi.

“Saya mendorong KBRI di India dan Pakistan untuk melakukan langkah konkret guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI yang ada di wilayah konflik," kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5).

Baca juga:

India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah

Legislator dari Fraksi PAN itu mendorong KBRI untuk mempersiapkan secara matang proses evakuasi apabila konflik semakin meluas dan bereskalasi.

Menurutnya, rencana evakuasi harus dirancang dengan baik agar dapat dilaksanakan secara cepat dan aman jika situasi memburuk.

"KBRI perlu merancang dan mempersiapkan dengan matang proses evakuasi bagi WNI jika konflik semakin meluas. Keamanan WNI harus menjadi prioritas utama," ucapnya.

Okta mengingatkan perang hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi masyarakat kedua negara yang berkonflik.

"Perang hanya akan membawa kehancuran dan tidak akan pernah menjadi solusi yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Okta.

Okta meminta peran aktif organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memastikan bahwa konflik ini tidak terus bereskalasi.

Baca juga:

Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India

Meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Okta mengingatkan bahwa potensi eskalasi tetap ada.

"Sangat penting bagi aktor-aktor dunia internasional, termasuk PBB, untuk secara aktif memastikan agar konflik ini tidak meningkat dan justru dapat diselesaikan secara damai," tegas Okta yang juga politisi PAN ini.

#India #Konflik India-Pakistan #Pakistan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Bagikan