Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 10 Januari 2022
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dari kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta secara virtual. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadinya yang ke-49 tahun pada Senin (10/1). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dari kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta secara virtual.

Megawati menjelaskan sejarah terbentuknya PDIP. Mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. Kemudian PNI bergabung dengan Partai Murba, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

“Saya menyebut selalu dari PDI ke PDI Perjuangan, tentu dimulai dari PNI yang dilahirkan Bung Karno, lalu PDI, karena dilakukan fusi 5 partai hingga berbagai peristiwa politik yang oleh kehendak rakyat akhirnya melahirkan PDI Perjuangan,” kata Megawati.

Baca Juga:

Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya

Megawati lantas menceritakan saat PDI tak bisa ikut pemilu karena rezim Orde Baru. Ia mengutarakan, PDI diberi tahu pemerintah tak bisa ikut pemilu sebab masih ada sejumlah persoalan internal.

Sejak awal terbentuk, kata Megawati, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Di internal PDI terdapat dua kubu, yakni kubu Megawati dan Suryadi.

"Kalau saya ganti nama apakah saya boleh ikut pemilu? Dari sisi pemerintah mengatakan boleh, oleh sebab itu, saya mendeklarasikan dari PDI menjadi PDI Perjuangan,” ujar Megawati.

Baca Juga:

PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI

Menurut Megawati, berbagai romantika dinamika dan dialektika perjuangan tersebut menjadikan PDIP sebagai partai yang berdiri kokoh karena tempaan sejarah.

Presiden ke-5 RI ini menuturkan, nilai-nilai perjuangan partai harus terus direnungkan, melakukan kritik hingga otokritik agar tidak lupa kehendak rakyat harus terus dijadikan pedoman.

“Saya selalu memohon agar partai ini bisa eksis sepanjang bangsa Indonesia ada, eksis untuk selama-lamanya, mengapa? Sebab seluruh akar sejarah kelahiran partai enggak pernah lepas dari sejarah bangsanya,” tegas Megawati. (Pon)

Baca Juga:

Jukir Solo Geruduk DPC PDIP Solo, Serahkan Surat Dukungan Ganjar Capres

#Partai Politik #Megawati Soekarnoputri #Ulang Tahun PDIP #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Megawati dan SBY absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Namun, Jokowi dipastikan hadir dalam sidang tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan