PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Januari 2022
PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) mengaku mempunyai banyak stok kader yang bisa didorong untuk di calonkan untuk Pemilhan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Meski demikian, semua keputusan kandidat yang dijadikan pengganti Gubernur Anies Baswedan ada ditangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

"Nanti rakyat yang menentukan. Bu Mega secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela kegiatan pembersihan DAS dan penanaman pohon di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (9/1).

Untuk nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, lanjut Hasto, diberikan tanggung jawab untuk memimpin Solo yang belum genap satu periode.

"Harus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam merubah kota Surakarta," ucap Hasto

Wali Kota Solo Gibran. (Foto:MP/Ismail)
Wali Kota Solo Gibran. (Foto:MP/Ismail)

Lalu ketika disinggungkan nama Tri Rismaharini oleh awak media, Hasto menilai sosok Menteri Sosial itu sudah teruji saat memimpin Wali Kota Surabaya. Hasto menyatakan daya kepemimpinan Risma memang pantas dijadikan contoh untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

"Apa yang sudah dilakukan Bu Risma menjadi bagian kurikulum dalam sekolah partai agar merawat lingkungan, menanam pohon, membangun taman kota, membersihkan sungai, merupakan bagian politik sehari-hari yang harus dijalankan oleh setiap anggota partai," kata Hasto.

Bukan hanya Risma, lanjut Hasto, PDIP juga memiliki nama seperti Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mayastra. (Asp)

Baca Juga:

Gibran Tanggapi Cuitan Iwan Fals Soal Kakak-Adik Cocok Jadi Capres-Cawapres

#Pemilu #Pilpres #Pilkada Dki
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan