Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 10 Januari 2022
Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin moncer dalam hasil jejak pendapat sejumlah lembaga survei tentang calon presiden 2024. Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempunyai pendapat lain tentang sosok capres ideal.

Hasto mengatakan elektabilitas itu merupakan kepercayaan rakyat kepada kader PDIP, tetapi bukan segalanya. Dia mengingatkan untuk menjadi seorang presiden diperlukan keteguhan dalam memimpin dan kemampuan teknokratis untuk menjabarkan seluruh aspek-aspek ideologis.

Baca Juga:

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang

"Calon presiden juga harus memiliki spirit kepemimpinan Indonesia bagi dunia, pemahaman terhadap kebudayaan sehingga bukan elektoral semata," kata Hasto, saat ditanya tentang tingginya angka elektabilitas Ganjar, dilansir dari Antara, Senin (10/1).

Hasto menegaskan partainya belum memutuskan nama untuk didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, Hasto menekankan PDIP terus memperkuat konsolidasi sekaligus mematangkan kaderisasi.

Hasto sekjen PDIP
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

"Kami punya banyak kader yang sudah teruji, karena setiap keberhasilan kepala daerah itu menjadi materi dalam sekolah calon kepala daerah PDIP, sehingga keberhasilan kader PDIP itu dilakukan secara sistemik dan perubahannya terukur di dalam menyelesaikan masalah rakyat," papar Hasto, saat ditemui dalam rangkaian acara HUT ke-49 PDIP kemarin itu.

Menurut Hasto, kaderisasi yang selama ini dibangun PDIP untuk menghasilkan kepemimpinan yang ideologis sesuai Pancasila dan meletakkan masa depan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, dia menganggap stok pemimpin yang bisa didukung untuk Pilpres 2024 banyak dan tak ada masalah di dalamnya.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan banyak kader PDIP yang memimpin daerah selama dua periode. Sebut saja Tri Rismaharini di Surabaya, Hendrar Prihadi di Kota Semarang, dan Budi Sulistyono di Kabupaten Ngawi. PDIP juga memiliki Djarot Saiful Hidayat yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Cukup banyak stok pemimpin di PDIP," tutup petinggi partai banteng itu. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo dan Megawati Sepakat Usung Ganjar

#Partai Politik #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Bagikan