Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 10 Januari 2022
Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin moncer dalam hasil jejak pendapat sejumlah lembaga survei tentang calon presiden 2024. Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempunyai pendapat lain tentang sosok capres ideal.

Hasto mengatakan elektabilitas itu merupakan kepercayaan rakyat kepada kader PDIP, tetapi bukan segalanya. Dia mengingatkan untuk menjadi seorang presiden diperlukan keteguhan dalam memimpin dan kemampuan teknokratis untuk menjabarkan seluruh aspek-aspek ideologis.

Baca Juga:

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang

"Calon presiden juga harus memiliki spirit kepemimpinan Indonesia bagi dunia, pemahaman terhadap kebudayaan sehingga bukan elektoral semata," kata Hasto, saat ditanya tentang tingginya angka elektabilitas Ganjar, dilansir dari Antara, Senin (10/1).

Hasto menegaskan partainya belum memutuskan nama untuk didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, Hasto menekankan PDIP terus memperkuat konsolidasi sekaligus mematangkan kaderisasi.

Hasto sekjen PDIP
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

"Kami punya banyak kader yang sudah teruji, karena setiap keberhasilan kepala daerah itu menjadi materi dalam sekolah calon kepala daerah PDIP, sehingga keberhasilan kader PDIP itu dilakukan secara sistemik dan perubahannya terukur di dalam menyelesaikan masalah rakyat," papar Hasto, saat ditemui dalam rangkaian acara HUT ke-49 PDIP kemarin itu.

Menurut Hasto, kaderisasi yang selama ini dibangun PDIP untuk menghasilkan kepemimpinan yang ideologis sesuai Pancasila dan meletakkan masa depan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, dia menganggap stok pemimpin yang bisa didukung untuk Pilpres 2024 banyak dan tak ada masalah di dalamnya.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan banyak kader PDIP yang memimpin daerah selama dua periode. Sebut saja Tri Rismaharini di Surabaya, Hendrar Prihadi di Kota Semarang, dan Budi Sulistyono di Kabupaten Ngawi. PDIP juga memiliki Djarot Saiful Hidayat yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Cukup banyak stok pemimpin di PDIP," tutup petinggi partai banteng itu. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo dan Megawati Sepakat Usung Ganjar

#Partai Politik #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan