Tak Ada Gebrakan di Pertamina, Ahok Dianggap Tak Pantas Jadi Ketua Otorita Ibu Kota Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 09 Maret 2020
Tak Ada Gebrakan di Pertamina, Ahok Dianggap Tak Pantas Jadi Ketua Otorita Ibu Kota Baru

Komisaris Utama Pertamina Ahok (tengah) bersalaman dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengkritik masuknya nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

"Kualitas kerjanya di Komisaris Pertamina belum nampak ada gebrakan sama sekali," kata Pangi kepada kepada wartawan, Senin (9/3).

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

Pangi menganggap, munculnya nama Ahok, sepertinya Jokowi sedang "berjudi" membangun IKN yang sepenuhnya belum mendapat dukungan dari masyarakat Kalimantan.

"Jokowi sedang berjudi membangun ibu kota baru yang sampai sekarang belum mendapat dukungan dari masyarakat, terkait ambisi besar dan agenda kepentingan besar apa di balik perpindahan ibu kota," jelas Pangi.

Komisaris Utama Pertamina Ahok (kanan) bersalaman dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)
Komisaris Utama Pertamina Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Selain kinerja sebagai Komut Pertamina belum teruji, Pangi berpendapat, keinginan Jokowi menjadikan Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.

"Presiden sendiri yang menjadi pangkal kegaduhan atau biang kerok. Bagaimana mungkin selama ini sudah gaduh dan membuat kita terpecah kemudian mau dipilih lagi? Saya kehabisan akal sehat untuk membaca fenomena ini, soal Ahok menjadi 'gubernur' ibu kota baru," tudingnya.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menambahkan, Jokowi seoalah semakin mantap dan mengkonfirmasi bahwa Ahok adalah orang istimewa dan di khususkan.

Pangi menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk putra daerah dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

"Supaya menjaga kedamaian dan mereka yang mengerti keberagaman di Kalimantan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Ahok Calon Ketua Otorita Ibu Kota Baru, Sandi: Cek Dulu Rekam Jejaknya di Pertamina

#Pemindahan Ibu Kota #Basuki Tjahaja Purnama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan