Syarat Pengajuan Pinjaman DP Rumah Melalui BPJS

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Rabu, 04 Januari 2017
Syarat Pengajuan Pinjaman DP Rumah Melalui BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (MP/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih KPR - Bagi Mitra MP yang kesulitan dana untuk mengumpilkan uang down payment DP rumah, sebaikanya anda menggunakan fasilitas pemberian Uang Muka Perumahan (PUMP) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Lembaga negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial tersebut, sekarang sudah mengeluarkan sebuah program yang dapat membantu para pekerja untuk mendapatkan rumah impian mereka. Besaran dana DP Rumah BPJS yang akan didapatkan pun sangat bervariatif, tergantung dari masa waktu pekerja bergabung menjadi anggota BPJS serta gaji yang diterima oleh pekerja.

Bagi Mitra MP yang ingin mengetahui seperti apa syarat-syarat pengajuannya, berikut penjelasannya:

Syarat Pinjaman DP BPJS

1. Minimal satu tahun terdaftar menjadi anggota BPJS
2. Masih berstatus sebagai karyawan
3. Memiliki gaji maksimal Rp 4 juta (khusus pengajuan KPR subsidi)
4. Belum memiliki rumah (khusus KPR subsidi)
5. Warga Negara Indonesia
6. Berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah.
7. Belum memiliki rumah (khusus KPR subsidi)
8. Surat keterangan yang menyebutkan bahwa perusahaan karyawan/pemohon menjadi penanggung jawab PUMP

Proses Pengajuan DP BPJS

Bisa dibilang, proses pengajuan PUMP ini terbilang cukup mudah, pertama Anda diwajibkan untuk meminta surat rekomendasi dari perusahaan dimana Anda bekerja, kemudian surat itu dibawa ke bank tempat dimana Anda nanti akan mengajukan permohonan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Setelah itu nanti dari bank Anda akan diberikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) yakni bukti bahwa Anda memenuhi kriteria debitur yang disetujui oleh bank. Setelah lulus proses analisa dari bank, maka Anda pun bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat untuk bisa langsung mengikuti program PUMP. Nantinya angsuran program PUMP ini akan dilakukan kolektif dari perusahaan tempat dimana si pekerja atau pemohon yang mengajukan PUMP. Jangan lupa ketika mengajukan permohonan, karyawan juga melampirkan foto kopi KPJ (Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan), foto kopi KTP dan Kartu Keluarga.

Besar Dana Pinjaman yang Akan Didapatkan

Berapa besarnya dana pinjaman yang akan didapatkan oleh setiap pekerja sangat bervariatif, tergantung dari seberapa besar gaji si pemohon. Contohnya untuk gaji kurang dari Rp 5 juta, maka si pemohon akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 20 juta, sementara untuk gaji sebesar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 35 juta dan untuk gaji di atas Rp 10 juta akan mendapatkan pinjaman dana Rp 50 juta.

#DP Rumah #BPJS #KPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Indonesia
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Pada rentang waktu yang sama, katanya, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Program 3 Juta Rumah, KPR FLPP Perluas Akses Hunian bagi Pekerja Informal
KPR FLPP memperluas akses rumah subsidi bagi pekerja informal. Ahmad Yasin, kurir di Brebes, menjadi salah satu penerima pembiayaan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Program 3 Juta Rumah, KPR FLPP Perluas Akses Hunian bagi Pekerja Informal
Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Tenor 40 Tahun KPR Mudahkan Warga Bayar Cicilan
perluasan tenor perlu dibarengi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan agar cicilan tetap sesuai kemampuan debitur dan program pembiayaan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Tenor 40 Tahun KPR Mudahkan Warga Bayar Cicilan
Bagikan