Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris tetap konsisten dengan pandangannya bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK versi revisi melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.
Namun, Syamsuddin menegaskan kehadiran dirinya bersama empat anggota dewas lainnya yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Harjono untuk menahan laju upaya pelemahan tersebut.
Baca Juga
Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK Soal Keberadaan Harun Masiku
"Revisi UU KPK memang tujuannya melemahkan, saya hadir di situ (sebagai Dewas) dengan niat seperti juga anggota Dewas lain karena punya komitmen yang sama, yaitu menahan laju pelemahan KPK," kata Syamsuddin di Gedung Sequish Centre, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).
Dosen pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional ini pun berharap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya berpusat di KPK. Syamsuddin juga menginginkan lembaga, kementerian serta masyarakat dapat ikut mencegah terjadinya praktik korupsi.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menyatakan, mempertahankan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang kini pada peringkat ke 40 bukan suatu hal yang mudah. Menurutnya, perlu strategi khusus agar praktik korupsi tidak menjadi suatu yang legal.
Baca Juga
Karena itu, Syamsuddin mengaharapkan agar pemerintah, lembaga antirasuah serta lembaga lainnya perlu diingatkan dan kritisi terkait upaya pemberantasan korupsi.
"KPK itu musti digongogini, parpol harus digonggongi, pemerintah kita musti digonggongi, maksudnya diingatkan, anda membawa bangsa kita masuk jurang, bukan membuat bangsa lebih baik. Ini jadi tanggung jawab elemen civil society," tandasnya.
Diketahui, Syamsuddin pernah menyatakan penolakannya tehadap revisi UU KPK. Bahkan, dia pernah memiliki rasa curiga inisiasi pembentukan Dewan Pengawas KPK oleh DPR RI hanya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.
Baca Juga
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap KPK Belum Geledah DPP PDIP
Rasa curiga itu, didasari atas kewenangan yang diberikan terkait pemberian izin atas kerja penindakan KPK. Seperti, memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan, bahkan penyitaan. (Pon)
