Syaikhu: PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2022
Syaikhu: PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

Presiden Partai Keadilan Sejahera (PKS) Ahmad Syaikhu saat Rapimnas PKS 2022. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS 2022 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (20/6).

Dalam pidatonya, Syaikhu mengungkapkan, partai besutannya akan mencari mitra koalisi yang setara, yang mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi untuk bersama-sama menyongsong Pemilu 2024.

"Mitra koalisi yang memiliki platform pembangunan yang sama, ingin sama-sama membawa perubahan dan kemajuan," kata Syaikhu.

Baca Juga:

Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

Menurut Syaikhu, koalisi saat ini menjadi fenomena baru dalam politik Indonesia, yakni terjalinnya koalisi antar-partai tanpa didahului siapa tokoh yang bakal jadi capres dan cawapresnya.

"Saat ini partai-partai berkoalisi tanpa harus menunggu kepastian siapa capres-cawapresnya," ujarnya.

Bagi PKS sendiri, kata Syaikhu, salah satu kriteria penting kandidat capres-cawapres bukan hanya mampu memenangkan kontestasi pilpres.

"Tapi juga dia memiliki kapasitas untuk memimpin dan menyatukan bangsa," imbuhnya.

Baca Juga:

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

Lebih lanjut, Syaikhu menyatakan, PKS akan terus membuka komunikasi politik dengan pimpinan partai-partai politik lainnya.

"Keran komunikasi politik terus terbuka. PKS terbuka untuk duduk bersama mengusung politik kebangsaan, politik negarawan, politik kolaborasi yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain

#Ahmad Syaikhu #PKS #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan