Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Juni 2022
Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain

Prabowo Subianto (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kertanegara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra mengaku sudah mencapai kata sepakat untuk bekerja sama di Pemilu 2024.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons dengan santai soal langkah PKB yang menjajaki koalisi dengan Gerindra.

Baca Juga:

Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024

Padahal, sebelumnya PKB dan PKS intens berkomunikasi untuk membentuk poros Koalisi Semut Merah. Bahkan, Partai Demokrat berencana akan bergabung dengan koalisi Semut Merah.

Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi menilai sah-sah saja PKB membangun koalisi dengan Gerindra. Ia menyebut, komunikasi antara PKB dengan PKS juga masih berjalan intensif.

"Namanya koalisi itu kan perjodohan, jika memang PKB dan Gerindra berjodoh, ya alhamdulillah. Yang jelas, kami juga masih menjalin komunikasi intens dengan PKB," kata Habib Aboe kepada wartawan, Minggu (19/6) malam.

Baca Juga:

Gerindra Bulat Dukung Prabowo Capres di Pilpres 2024

Aboe menilai, poros koalisi hingga saat ini masih cair dan masih terbuka untuk berubah. Menurut dia, semua hal bisa terjadi sebelum janur kuning melengkung.

"Setiap parpol pasti akan membangun komunikasi dengan dengan parpol lain untuk mencari titik temu dalam proses pilpres," ujarnya.

Lebih lanjut anggota Komisi III DPR RI ini meyakini, bakal terjadi seleksi alam dalam proses pembentukan poros koalisi Pilpres 2024.

"Komunikasi mana yang berhasil membangun chemistry dan berlanjut, bisa jadi juga ada komunikasi yang kandas di tengah jalan. Kita lihat saja nanti, bagaimana hasil komunikasi yang sedang berjalan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Gelar Pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara

#PKB #PKS #Partai Gerindra #Koalisi Pilpres #Partai Demokrat #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan