Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Diminta Revitalisasi Pabrik

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2017
Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Diminta Revitalisasi Pabrik

Petani menaikkan tebu ke atas truk saat panen di kawasan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (26/9). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keinginan pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula harus diimbangi dengan merevitalisasi pabrik-pabrik gula di daerah. Pasalnya, pabrik gula yang sudah berumur bisa membuat petani gula rugi karena rendaman gula hanya sekitar 6 persen.

"Pabrik-pabrik ini harus direvitalisasi. Kalau pemerintah ingin swasembada gula tecapai maka semua pabrik-pabrik gula yang ada di BUMN-BUMN kita harus diperbaiki," kata anggota komisi VI dari Fraksi Gerindra, Khilmi, Senin (8/10).

Ia meminta agar pemerintah tidak main-main untuk mewujudkan swasembada gula. "Jangan setengah-setengah beri modal kepada BUMN, karena itu tidak memberikan efek kepada pabrik gula," tegasnya.

Dengan merevitalisasi pabrik maka hasil rendeman bisa meningkat dan menekan harga produksi.

"Pembuatan gula bisa dimanfaatkan semua, mulai dari tetes yang menjadi biotanol. Sisa pembikinan bisa jadi bahan bakar, lalu jadi listrik. Makanya HPP gula di luar negeri murah karena semua biayanya sudah tertutup dengan pemanfaatkan industri turunannya," sambungnya.

Untuk mewujudkan swasembada gula, Khilmi meminta pemerintah menghentikan impor gula demi kesejahteraan petani. "Pemerintah harus berani mensetop impor. Amerika saja berani, masa kita tidak," imbuhnya.

Menurutnya saat ini hasil produksi telah menembus 2,5 juta ton dan Jika dibenahi maka tidak menutup kemungkinan akan memenuhi kebutuhan nasional.

"Itu sudah menutup kebutuhan dalam negeri," pungkasnya

Baca juga: Lelang Gula, Keberpihakan DPR Terhadap Rakyat Kecil Patut Dipertanyakan. (*)

#Pabrik Gula #DPR RI #Petani Gula
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan