Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Diminta Revitalisasi Pabrik

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2017
Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Diminta Revitalisasi Pabrik

Petani menaikkan tebu ke atas truk saat panen di kawasan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (26/9). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keinginan pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula harus diimbangi dengan merevitalisasi pabrik-pabrik gula di daerah. Pasalnya, pabrik gula yang sudah berumur bisa membuat petani gula rugi karena rendaman gula hanya sekitar 6 persen.

"Pabrik-pabrik ini harus direvitalisasi. Kalau pemerintah ingin swasembada gula tecapai maka semua pabrik-pabrik gula yang ada di BUMN-BUMN kita harus diperbaiki," kata anggota komisi VI dari Fraksi Gerindra, Khilmi, Senin (8/10).

Ia meminta agar pemerintah tidak main-main untuk mewujudkan swasembada gula. "Jangan setengah-setengah beri modal kepada BUMN, karena itu tidak memberikan efek kepada pabrik gula," tegasnya.

Dengan merevitalisasi pabrik maka hasil rendeman bisa meningkat dan menekan harga produksi.

"Pembuatan gula bisa dimanfaatkan semua, mulai dari tetes yang menjadi biotanol. Sisa pembikinan bisa jadi bahan bakar, lalu jadi listrik. Makanya HPP gula di luar negeri murah karena semua biayanya sudah tertutup dengan pemanfaatkan industri turunannya," sambungnya.

Untuk mewujudkan swasembada gula, Khilmi meminta pemerintah menghentikan impor gula demi kesejahteraan petani. "Pemerintah harus berani mensetop impor. Amerika saja berani, masa kita tidak," imbuhnya.

Menurutnya saat ini hasil produksi telah menembus 2,5 juta ton dan Jika dibenahi maka tidak menutup kemungkinan akan memenuhi kebutuhan nasional.

"Itu sudah menutup kebutuhan dalam negeri," pungkasnya

Baca juga: Lelang Gula, Keberpihakan DPR Terhadap Rakyat Kecil Patut Dipertanyakan. (*)

#Pabrik Gula #DPR RI #Petani Gula
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Bagikan