Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Diminta Revitalisasi Pabrik

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2017
Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Diminta Revitalisasi Pabrik

Petani menaikkan tebu ke atas truk saat panen di kawasan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (26/9). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keinginan pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula harus diimbangi dengan merevitalisasi pabrik-pabrik gula di daerah. Pasalnya, pabrik gula yang sudah berumur bisa membuat petani gula rugi karena rendaman gula hanya sekitar 6 persen.

"Pabrik-pabrik ini harus direvitalisasi. Kalau pemerintah ingin swasembada gula tecapai maka semua pabrik-pabrik gula yang ada di BUMN-BUMN kita harus diperbaiki," kata anggota komisi VI dari Fraksi Gerindra, Khilmi, Senin (8/10).

Ia meminta agar pemerintah tidak main-main untuk mewujudkan swasembada gula. "Jangan setengah-setengah beri modal kepada BUMN, karena itu tidak memberikan efek kepada pabrik gula," tegasnya.

Dengan merevitalisasi pabrik maka hasil rendeman bisa meningkat dan menekan harga produksi.

"Pembuatan gula bisa dimanfaatkan semua, mulai dari tetes yang menjadi biotanol. Sisa pembikinan bisa jadi bahan bakar, lalu jadi listrik. Makanya HPP gula di luar negeri murah karena semua biayanya sudah tertutup dengan pemanfaatkan industri turunannya," sambungnya.

Untuk mewujudkan swasembada gula, Khilmi meminta pemerintah menghentikan impor gula demi kesejahteraan petani. "Pemerintah harus berani mensetop impor. Amerika saja berani, masa kita tidak," imbuhnya.

Menurutnya saat ini hasil produksi telah menembus 2,5 juta ton dan Jika dibenahi maka tidak menutup kemungkinan akan memenuhi kebutuhan nasional.

"Itu sudah menutup kebutuhan dalam negeri," pungkasnya

Baca juga: Lelang Gula, Keberpihakan DPR Terhadap Rakyat Kecil Patut Dipertanyakan. (*)

#Pabrik Gula #DPR RI #Petani Gula
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Bagikan