Surya Paloh Temui PKS karena Kecewa Ada Kelompok yang "Tak Berkeringat" Diberi Jabatan Menteri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 03 November 2019
Surya Paloh Temui PKS karena Kecewa Ada Kelompok yang

Surya Paloh. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir mengungkapkan sejumlah kemungkinan dari manuver Partai NasDem melakukan pertemuan dengan PKS beberapa hari lalu.

Ketidaknyamanan NasDem, lanjut Wempy, diduga karena Partai Gerindra yang di Pilpres 2019 lalu menjadi rival kubu Jokowi, kini diberi kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga:

Temui PKS, Nasdem Bantah Surya Paloh Sakit Hati dengan Bergabungnya Prabowo

"Yang kedua, mungkin saja Partai NasDem tidak happy. Tidak Happy dengan kehadiran orang-orang yang dianggap menikmati kekuasaan tanpa berjuang, tanpa mengeluarkan keringat," kata Wempy kepada wartawan, Minggu (3/11).

Menurutnya, langkah NasDem bertemu PKS juga mengisyaratkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak nyaman dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"Kalau publik melihat ini hanya kekecewaan saja dari Surya Paloh terhadap komunikasi elite koalisi, terhadap sering power dan sebagainya," jelas Wempy.

Wempy berpendapat bahwa kemungkinan komunikasi yang tidak cair antara elite partai koalisi pendukung Jokowi membuat NasDem melakukan penjajakan dengan partai di luar pemerintahan.

"Yang ketiga, mungkin juga karena komunikasi di tingkatan elite koalisi hari ini yang kesannya tidak cair itu juga yang membuat NasDem melakukan manuver politik," ucap dia.

Direktur Eksekutif Indopolling Network ini menyebut manuver NasDem sebagai warning untuk mengingatkan parpol koalisi bahwa sewaktu-waktu mereka bisa menjadi oposisi.

Baca Juga:

Temui PKS, Surya Paloh Dianggap 'Ngambek' Politik

Manuver politik ini semata-mata untuk mengingatkan teman-teman koalisi bahwa mereka bisa menggandeng orang-orang yang selama ini kontra dengan pemerintah hari ini.

"Katakanlah seperti PKS, PAN bahkan Demokrat," jelas Wempy.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kedua kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (tengah), Sekjen partai Nasdem Johnny G Plate (kiri) dan Sekjen PKS Mustafa Kamal (kanan) foto bersama usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kedua kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (tengah), Sekjen partai Nasdem Johnny G Plate (kiri) dan Sekjen PKS Mustafa Kamal (kanan) foto bersama usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

Wempy sendiri menilai pertemuan tersebut mengindikasikan adanya gejolak politik dalam koalisi.

"Ya memang bacaan publik termasuk saya juga memang ini ada gejolak politik. Mereka kan tidak sekedar manggung-manggung kayak gitu tentu ada panggung depan ada panggung belakang," ucap Wempy.

"Di depan publik mereka mengatakan ini silaturahmi biasa, tapi menurut saya ini merupakan penjajakan dalam rangka membangun komunikasi politik dengan PKS," sambungnya. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Prediksi Surya Paloh Sedang Bangun Poros Baru Lawan Megawati

#Surya Paloh #NasDem #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Batal Dibawa ke Gorontalo, Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Setelah Jumatan
Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024 sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, setelah salat Jumat. Rencana pemakaman di Gorontalo dibatalkan.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Batal Dibawa ke Gorontalo, Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Setelah Jumatan
Indonesia
Eks Mendag Rachmat Gobel Tutup Usia, Disemayamkan di Jaksel Pemakaman di Gorontalo
Anggota DPR RI sekaligus mantan Menteri Perdagangan periode 2014–2015, Rachmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB di Jakarta. Jenazah disemayamkan di Jalan Supomo, Jakarta Selatan, dan akan dimakamkan di Gorontalo.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Eks Mendag Rachmat Gobel Tutup Usia, Disemayamkan di Jaksel Pemakaman di Gorontalo
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan