Surya Paloh Nyatakan Belum Ada Parpol Lain yang Ajak Berkoalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 Juni 2022
Surya Paloh Nyatakan Belum Ada Parpol Lain yang Ajak Berkoalisi

Ketua Umum DPP Partai NasDem (kanan) Surya Paloh saat memberikan keterangan pers usai Apel Siaga Garda Pemuda NasDem, di Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai-partai politik mulai bergerak menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Bahkan, koalisi untuk mengusung calon presiden (capres) dari beberapa partai sudah ada yang dibentuk.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebutkan, hingga kini belum ada partai politik (parpol) yang mendekati partainya untuk berkoalisi di Pemilu 2024.

Menurut dia, petinggi-petinggi parpol yang datang ke NasDem Tower beberapa waktu lalu itu belum tentu memiliki niat untuk mendekati NasDem.

Baca Juga:

Kader NasDem Wilayah Rekomendasikan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024

"Terus terang, belum ada. Datang kan belum tentu dekat," kata Surya Paloh usai Apel Siaga Garda Pemuda NasDem, di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

Kondisi itu bukan berarti membuat NasDem justru yang menjemput bola untuk mendekati partai lain.

"Kita harapkan seperti yang selalu saya sampaikan, negara kita bisa meningkatkan kualitas pemilu dari waktu ke waktu. Saya kira kalian sepakat itu, jangan terlalu banyak buang energi yang percuma, apalagi membuat kita semakin tersudut-sudut satu sama lain. Meskipun, kita berkompetisi tapi kompetisinya tidak saling merusak agar ada peningkatan kualitas pemilu. Itu saja pesan saya ya," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Sebut Anies Baswedan Kandidat Capres 2024 dari NasDem

Pada Rakernas NasDem yang dibuka pada malam ini, salah satunya membahas tentang rekomendasi nama calon presiden yang akan diusung oleh NasDem.

"Dari lima nama, nanti akan mengerucut menjadi tiga nama capres. Para pengurus DPW dan peserta rakernas akan menyeleksi nama-nama capres yang kemudian merekomendasikannya kepada ketua umum," kata Surya Paloh. (*)

Baca Juga:

Bersifat Internal, Rakernas NasDem Tak Undang Jokowi dan Parpol Lain

#Surya Paloh #NasDem #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Rusdi Masse pernah menjadi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selama dua periode, dan sempat menduduki Ketua DPD II Partai Golkar di Sidrap. Awal karir politiknya dimulai dari Partai Bintang Reformasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan