Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Surya Paloh Nyatakan Belum Ada Parpol Lain yang Ajak Berkoalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 Juni 2022
Surya Paloh Nyatakan Belum Ada Parpol Lain yang Ajak Berkoalisi

Ketua Umum DPP Partai NasDem (kanan) Surya Paloh saat memberikan keterangan pers usai Apel Siaga Garda Pemuda NasDem, di Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai-partai politik mulai bergerak menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Bahkan, koalisi untuk mengusung calon presiden (capres) dari beberapa partai sudah ada yang dibentuk.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebutkan, hingga kini belum ada partai politik (parpol) yang mendekati partainya untuk berkoalisi di Pemilu 2024.

Menurut dia, petinggi-petinggi parpol yang datang ke NasDem Tower beberapa waktu lalu itu belum tentu memiliki niat untuk mendekati NasDem.

Baca Juga:

Kader NasDem Wilayah Rekomendasikan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024

"Terus terang, belum ada. Datang kan belum tentu dekat," kata Surya Paloh usai Apel Siaga Garda Pemuda NasDem, di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

Kondisi itu bukan berarti membuat NasDem justru yang menjemput bola untuk mendekati partai lain.

"Kita harapkan seperti yang selalu saya sampaikan, negara kita bisa meningkatkan kualitas pemilu dari waktu ke waktu. Saya kira kalian sepakat itu, jangan terlalu banyak buang energi yang percuma, apalagi membuat kita semakin tersudut-sudut satu sama lain. Meskipun, kita berkompetisi tapi kompetisinya tidak saling merusak agar ada peningkatan kualitas pemilu. Itu saja pesan saya ya," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Sebut Anies Baswedan Kandidat Capres 2024 dari NasDem

Pada Rakernas NasDem yang dibuka pada malam ini, salah satunya membahas tentang rekomendasi nama calon presiden yang akan diusung oleh NasDem.

"Dari lima nama, nanti akan mengerucut menjadi tiga nama capres. Para pengurus DPW dan peserta rakernas akan menyeleksi nama-nama capres yang kemudian merekomendasikannya kepada ketua umum," kata Surya Paloh. (*)

Baca Juga:

Bersifat Internal, Rakernas NasDem Tak Undang Jokowi dan Parpol Lain

#Surya Paloh #NasDem #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Batal Dibawa ke Gorontalo, Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Setelah Jumatan
Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024 sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, setelah salat Jumat. Rencana pemakaman di Gorontalo dibatalkan.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Batal Dibawa ke Gorontalo, Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Setelah Jumatan
Indonesia
Eks Mendag Rachmat Gobel Tutup Usia, Disemayamkan di Jaksel Pemakaman di Gorontalo
Anggota DPR RI sekaligus mantan Menteri Perdagangan periode 2014–2015, Rachmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB di Jakarta. Jenazah disemayamkan di Jalan Supomo, Jakarta Selatan, dan akan dimakamkan di Gorontalo.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Eks Mendag Rachmat Gobel Tutup Usia, Disemayamkan di Jaksel Pemakaman di Gorontalo
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan