Surya Paloh Masih Godok Tiga Sosok Capres 2024, Diumumkan Tahun Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Februari 2022
Surya Paloh Masih Godok Tiga Sosok Capres 2024, Diumumkan Tahun Ini

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat memberikan sambutan pada Acara Peresmian NasDem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2/2022). ANTARA/HO-DPP NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem sejauh ini belum menentukan sosok calon presiden (capres) untuk diusung pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan, saat ini partainya tengah menyiapkan tiga nama kandidat capres sebelum memutuskan mengusung satu nama calon tersebut di Pilpres 2024.

Baca Juga

Hadiri Peresmian NasDem Tower, Jokowi Minta Berhenti Tolak Pemindahan Ibu Kota

“Saya pikir tidak lebih dari 3 nama lah. Enggak lebih dari 3,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai meresmikan Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).

Namun, Surya masih enggan membocorkan kandidat Capres dari Partai NasDem. Ia hanya memastikan Capres yang akan diusung Nasdem di Pilpres 2024 akan diumumkan pada tahun ini.

"Belum dipastikan sedang diamati terus oleh tim Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu)," ujarnya.

Baca Juga

Songsong Pilpres 2024, NasDem Lirik Tiga Gubernur

Lebih jauh Surya menekankan, Partai NasDem tidak eksklusif pada satu tokoh tertentu. Sehingga tim dari Bappilu Partai NasDem masih terus mengamati sosok potensial untuk maju pada Pilpres 2024.

“Ini dalam penggodokan dan sedang diamati terus oleh tim Bappilu. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang akan datang saya pikir tahun ini juga kita akan jelaskan siapa yang menjadi capres dari NasDem," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustapa mengatakan pihaknya sudah melirik tiga gubernur sebagai kandidat capres dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Ketiga kepala daerah itu yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Meski bukan kader, kata Saan, ketiga gubernur itu memiliki kedekatan dan komunikasi yang baik dengan NasDem. (Pon)

Baca Juga

NasDem 'Melirik' Ganjar, Elite PDIP Singgung Beda Penumpang Sama Calo

#Partai Politik #Pemilu #Pilpres #Partai Nasdem #Ketua Umum Partai Nasdem #Surya Paloh
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan