Surya Paloh: Jaksa Agung Nonpartai Bisa Juga Bikin Penegakan Hukum Bobrok

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 16 Agustus 2019
Surya Paloh: Jaksa Agung Nonpartai Bisa Juga Bikin Penegakan Hukum Bobrok

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum NasDem Surya Paloh berpendapat bahwa Jaksa Agung yang dipilih dari kalangan nonpartai politik belum tentu bisa membawa penegakan hukum di Tanah Air bekerja lebih baik. Bahkan, Katanya, hal itu bisa berdampak lebih bobrok.

"Ah. terserah, belum tentu, siapa bilang lebih baik. Kan belum tentu juga, bisa lebih bobrok juga," kata Paloh di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (16/8).

Baca Juga: Polisi Intimidasi Banyak Wartawan saat Liput Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Pada dasarnya, kata Surya, NasDem tidak memiliki urusan terkait dengan hak prerogatif Presiden untuk menentukan Jaksa Agung dari kalangan mana pun.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Antaranews)
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Antaranews)

"Enggak ada masalah sama NasDem, apa masalahnya? Jangankan menunggu besok, kalau hari ini juga barangkali ada yang cocok sama Presiden, enggak masalah, ini sungguh-sungguh sikap NasDem," katanya dilansir dari Antara.

Apabila Presiden menghendaki Jaksa Agung dari kalangan nonpartai politik, menurut Paloh, hal itu sah saja jika demi kepentingan bersama.

Baca Juga: Usai Kongres PDIP, Surya Paloh Mengaku Sempat Bertemu dengan Jokowi

Paloh menekankan bahwa kepentingan bangsa harus dikedepankan dibandingkan kepentingan partai.

Saat ditanya apakah NasDem akan bahagia jika Jaksa Agung dari kalangan nonparpol, Paloh menyatakan bahwa partainya perlu berbicara lebih dahulu dengan partai lain dalam koalisi.

"Wah, kalau masalah happy, kalau Nasdem satu-satunya partai pengusung pemerintah, saya jawab langsung. 'Kan ada partai koalisi lain, nah, kami bisik-bisik dahulu, duduk dahulu," ujarnya. (*)

Baca Juga: Jokowi Minta Restu Masyarakat Indonesia untuk Pindahkan Ibu Kota Negara

#Surya Paloh #Partai Nasdem #Jaksa Agung
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Keluarkan Edaran Perhitungan Kerugian Negara Tidak Hanya KPK
Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak menyatakan adanya perubahan atau pergeseran norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kejagung Keluarkan Edaran Perhitungan Kerugian Negara Tidak Hanya KPK
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri Karo Dicopot Kejagung
Mutasi Kajari ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 April 2026
Akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri Karo Dicopot Kejagung
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Candaan disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya melihat anggota DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub duduk bersebelahan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam ruang rapat.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan