Surya Paloh: Jaksa Agung Nonpartai Bisa Juga Bikin Penegakan Hukum Bobrok

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 16 Agustus 2019
Surya Paloh: Jaksa Agung Nonpartai Bisa Juga Bikin Penegakan Hukum Bobrok

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum NasDem Surya Paloh berpendapat bahwa Jaksa Agung yang dipilih dari kalangan nonpartai politik belum tentu bisa membawa penegakan hukum di Tanah Air bekerja lebih baik. Bahkan, Katanya, hal itu bisa berdampak lebih bobrok.

"Ah. terserah, belum tentu, siapa bilang lebih baik. Kan belum tentu juga, bisa lebih bobrok juga," kata Paloh di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (16/8).

Baca Juga: Polisi Intimidasi Banyak Wartawan saat Liput Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Pada dasarnya, kata Surya, NasDem tidak memiliki urusan terkait dengan hak prerogatif Presiden untuk menentukan Jaksa Agung dari kalangan mana pun.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Antaranews)
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Antaranews)

"Enggak ada masalah sama NasDem, apa masalahnya? Jangankan menunggu besok, kalau hari ini juga barangkali ada yang cocok sama Presiden, enggak masalah, ini sungguh-sungguh sikap NasDem," katanya dilansir dari Antara.

Apabila Presiden menghendaki Jaksa Agung dari kalangan nonpartai politik, menurut Paloh, hal itu sah saja jika demi kepentingan bersama.

Baca Juga: Usai Kongres PDIP, Surya Paloh Mengaku Sempat Bertemu dengan Jokowi

Paloh menekankan bahwa kepentingan bangsa harus dikedepankan dibandingkan kepentingan partai.

Saat ditanya apakah NasDem akan bahagia jika Jaksa Agung dari kalangan nonparpol, Paloh menyatakan bahwa partainya perlu berbicara lebih dahulu dengan partai lain dalam koalisi.

"Wah, kalau masalah happy, kalau Nasdem satu-satunya partai pengusung pemerintah, saya jawab langsung. 'Kan ada partai koalisi lain, nah, kami bisik-bisik dahulu, duduk dahulu," ujarnya. (*)

Baca Juga: Jokowi Minta Restu Masyarakat Indonesia untuk Pindahkan Ibu Kota Negara

#Surya Paloh #Partai Nasdem #Jaksa Agung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - 1 jam, 45 menit lalu
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
38 Objek Tanah dan Bangunan Dita, Ini Klaim Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Anggota tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengatakan bahwa 38 tanah senilai Rp 846 miliar yang disita Tim 9 Kejaksaan Agung bukan sepenuhnya milik kliennya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
38 Objek Tanah dan Bangunan Dita, Ini Klaim Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Tim 9 Geledah Rumah di Bandung Diduga Milik Tersangka Nurman Herin Terkait Kasus Febrie Adriansyah
Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Tim 9 Geledah Rumah di Bandung Diduga Milik Tersangka Nurman Herin Terkait Kasus Febrie Adriansyah
Indonesia
Sosok Asep Nana Mulyana, Profesor Hukum yang Menjabat Wakil Jaksa Agung
Selama lebih dari dua dekade, ia menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan RI.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
Sosok Asep Nana Mulyana, Profesor Hukum yang Menjabat Wakil Jaksa Agung
Indonesia
Usut Korupsi Jaksa Harus Izin Presiden, Hotman Paris Dinilai Bawa Bawa Prabowo
Ketentuan mengenai imunitas jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Usut Korupsi Jaksa Harus Izin Presiden, Hotman Paris Dinilai Bawa Bawa Prabowo
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
Prabowo Panggil Jaksa Agung hingga Kapolri, Mensesneg Beberkan Alasannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Jaksa Agung dan Kapolri di tengah kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Panggil Jaksa Agung hingga Kapolri, Mensesneg Beberkan Alasannya
Indonesia
Profil Kuntadi, Calon Kuat Jampidsus Pilihan Jaksa Agung yang Diusulkan ke Prabowo
Profil Kuntadi kini mencuat usai menjadi calon Jampidsus baru yang diusulkan Jaksa Agung ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
Profil Kuntadi, Calon Kuat Jampidsus Pilihan Jaksa Agung yang Diusulkan ke Prabowo
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Bagikan