Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Probabilitas tindakan korupsi oleh pemerintah paling besar terjadi ketika warga berurusan dengan polisi. Hal itu tercermin dari hasil survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 16 sampai 22 Agustus 2017.
Dalam paparannya, Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan interaksi antara warga dengan pegawai pemerintah paling banyak terjadi dalam hal mengurus kelengkapan administrasi publik, pelayanan kesehatan, dengan pihak sekolah negeri, dan polisi.
"Probabilitas adanya tindakan korupsi oleh pegawai pemerintah paling besar terjadi ketika warga berurusan dengan polisi. Dari 14.9 persen warga yang pernah berurusan dengan polisi, 46.1 persen di antaranya pernah diminta memberi hadiah atau uang di luar biaya resmi," ujarnya saat merilis hasil survei di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Demikian pula, terang dia, probabilitas melakukan gratifikasi juga paling besar terjadi ketika responden berurusan dengan polisi, yakni dari 14.9 persen warga yang pernah berurusan dengan polisi, 40.4 persen di antaranya pernah secara aktif memberi hadiah atau uang agar mendapat pelayanan yang dibutuhkan.
"Survei ini menemukan bahwa probabilitas dimintai dan memberi uang atau hadiah (gratifikasi) lebih banyak ketika berurusan dengan polisi dibandingkan dengan layanan publik lainnya," jelas Kuskridho.
Menurut Kuskridho, semakin sering warga mengalami kejadian dimintai uang atau hadiah oleh pegawai pemerintah, semakin sering warga bersangkutan di kesempatan lain secara aktif memberi uang atau hadiah (melakukan gratifikasi) tanpa diminta.
"Analisis korelasi antara pengalaman masyarakat diminta memberikan uang atau hadiah di luar biaya resmi dan pengalaman mereka memberi uang atau hadiah di luar biaya resmi sangat kuat," tandasnya.
Dengan demikian, ungkap dia, semakin sering aparat pemerintah bertindak korup terhadap warga, maka warga juga akan semakin sering bertindak korup dengan memgikuti permintaan aparat pemerintah tersebut.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyelenggarakan survei nasional tentang korupsi, religiusitas, dan intoleransi dari sudut pandang warga pada Agustus 2017 lalu terhadap 1540 responden.
Sampel dipilih dengan teknik multi-stage random sampling sehingga mewakili populasi pemilih di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini diperkirakan 2.6% pada tingkat kepercayaan 95%. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Survei LSI: 54 Persen Warga Nilai Dua Tahun Terakhir Korupsi Meningkat
