Survei IPO: Ketidakpuasan Pada Pemerintahan Jokowi Tinggi

MerahPutih.com- Tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo diklaim tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut hasil survei menunjukkan ketidakpuasan mencapai 51 persen.

Baca Juga:

Wagub DKI: Belum Ada Pembatasan Mudik Lebaran 2022

Lalu, survei menunjukkan sebanyak 49 persen puas dan sangat puas akan kinerja presiden.

"Padahal pada Februari lalu, tingkat kepuasan akan kinerja presiden 69 persen, dalam sebulan terjadi penurunan signifikan bahkan tidak sampai 50 persen," ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/3).

Penurunan ekstrem ini, ujar Dedi, ditengarai berkaitan dengan kelangkaan serta peningkatan tajam harga minyak goreng yang terjadi pada awal Maret.

Selain itu, penurunan ekstrem ini juga kemungkinan terjadi akibat isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jadi setelah pemerintah dipercaya sebegitunya, kemudian langsung turun dengan isu-isu ini," tutur Dedi.

Dedi juga menyebut, mayoritas publik menyatakan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Jika dilihat dari data surveinya, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 46 persen, sementara yang menyatakan sangat tidak setuju angkanya sebesar 31 persen.

Sehingga, bila diakumulasikan, angka penolakan publik terhadap wacana tersebut sebesar 77 persen.

Sebaliknya, responden yang menyatakan setuju atas wacana tersebut angkanya sebesar 19 persen, sedangkan yang sangat setuju angkanya sebesar 4 persen.

Jika diakumulasikan, responden yang setuju atas wacana tersebut sebesar 23 persen.

Dedi menyampaikan bahwa lembaganya juga turut mengukur respon publik ihwal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Lagi-lagi, penolakan dari publik sangat deras.

Dari data yang dipaparkan, publik yang tidak setuju sebesar 40 persen, sementara yang sangat tidak setuju sebesar 23 persen.

Sehingga, jumlah penolakan ini sebesar 63 persen.

Di sisi lain, responden yang setuju masa jabatan Presiden diperpanjang angkanya 29 persen. Sedangkan yang sangat tidak setuju sebesar delapan persen.

"Jika diakumulasikan, angkanya sebesar 37 persen," sebut Dedi.

Survei ini dilakukan pada periode 11-17 Maret 2022.

Adapun, jumlah responden sebanyak 1.220 yang diambil secara acak.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.(knu)

Baca Juga:

KPK Minta Andi Arief Kooperatif