Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 05 Juni 2021
Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Hasil survei Parameter Politik Indonesia terkait elektabilitas partai politik. ANTARA/HO-Survei Parameter Politik Indonesia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei lembaga Paramater Politik Indonesia menempatkan PDIP akan menjadi pemenang pemilu jika dilaksanakan pada tahun ini.

Partai berlambang banteng itu memiliki elektabilitas 22,1 persen. Dua kali lipat Partai Gerindra yang berada di urutan kedua dengan 11,9 persen.

"PDIP masih memimpin," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, dalam rilis survei secara daring, Sabtu (5/6).

Baca Juga:

Survei Capres 2024, Ganjar Pranowo Lewati Elektabilitas Anies dan Pepet Prabowo

Di tempat ketiga, ada Partai Golkar dengan raihan 10,8 persen. Lalu disusul oleh Partai Demokrat dengan 8,4 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8,2 persen.

Selanjutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan raihan 7,5 persen, lalu Nasdem di angka 5 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 4,3 persen, dan terakhir Partai Persatuan Pembangunan di angka 3,5 persen.

Dengan asumsi ambang batas parlemen (parlementary threshold) tetap 4 persen, ada beberapa partai berada di bawah angka tersebut.

Yakni PPP (3,5 persen), PSI (1,6 persen), serta Perindo (1,5 persen).

Megawati Soekarnoputri saat pengarahan kepada calon kepala daerah usungan PDIP. (Foto: MP/Tim Media PDIP)
Megawati Soekarnoputri saat pengarahan kepada calon kepala daerah usungan PDIP. (Foto: MP/Tim Media PDIP)


Selanjutnya partai dengan persentase di bawah satu persen ada Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Gelora, Partai Ummat, PBB dan PKPI.

Termasuk, sebanyak 12,9 persen responden belum menentukan pilihan.

Menurut Adi Prayitno, angka-angka yang dirilis Parameter Politik Indonesia diyakini akan tetap stabil hingga gelaran Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2024.

“Jumlah persentase yang relatif stabil, kemungkinan besar jika tidak ada kejadian politik luar biasa, partai-partai ini yang akan lolos ke parlemen,” ucapnya.

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Paremeter Politik Indonesia melakukan survei pada 23-28 Mei 2021.

Dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6 ribu nomor HP yang sudah dipilih secara acak.

Adapun margin of error survei sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)

Baca Juga:

Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi

#PDIP #Gerindra #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Indonesia
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong berharap tak ada narasi negatif menyangkut bantuan sapi Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Indonesia
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan