Andika Pratama
MerahPutih.com - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, membeberkan perusahaan-perusahaan yang disebutnya sebagai gurita alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Menurutnya, mereka adalah rekanan Kementerian Pertahanan yang tidak happy dengan kebijakan Prabowo Subianto melakukan negosiasi langsung dengan pabrik Alutsista.
Baca Juga
Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR
"Mereka selama ini menguasai Kemhan sebelum Prabowo menjabat. Mereka menjadi Gurita dan Benalu di Kemenhan," kata Arief dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (31/5).
Perusahaan-perusahaan itu, kata Arief, adalah PT Kartika Group yang dimiliki oleh Dodi Liem sebagai supplier senjata dan kendaraan tempur, PT Citra Kuat Persada Group yang di piloti Madam Fer.
Perusahaan ini banyak menyuplai pengadaan tank-tank amphibi, dan PT Daike Globalindo dimiliki oleh Dewo Nandino, salah satu penyuplai Alutsista terbesar di Kemenhan.
Dia menjelaskan, perusahaan-perusahaan itu hanyalah agen-agen dari pabrik Alutsista yang selama ini yang banyak melakukan praktik pengelembungan (mark up) hingga 40-50 persen dari harga pabrik dan pasar pada setiap kontrak pembelian alutsista.
"Praktik itu terjadi dari produsen hingga agen di dalam negeri. Jika tidak di mark up harganya, biasanya banyak instrumen-instrumen atau equipment dari alutsista yang dibeli tidak dilengkapi oleh pabrik," kata Arief
Dia mencontohkan saat membeli Helikopter tempur atau alat angkut, belakangan diketahui helikopter tersebut hanya bisa terbang di siang hari, karena tidak dilengkapi instrumen untuk mendukung helikopter terbang di malam hari. Parahnya, kata Arief, tidak banyak yang mengetahui hal itu, bahkan auditor-auditor BPK yang menganalisa pembelian Alutsista tersebut.
Arief menegaskan, pembelian Alutsista melalui agen-agen ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang, sebab dalam UU diatur bahwa pembelian alutsista harus yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.
"Kalau kita mau beli produk luar negeri itu dan manakala produk di dalam negeri belum dimungkinkan, maka harus dengan cara G to G (government to government) atau G to B (government to business) seperti yang saat ini menjadi kebijakan dari Menhan Prabowo, sebab jika pakai agen maka melanggar undang-undang," jelasnya.
Karena itulah, Arief menilai wajar agen-agen Alutsista yang selama ini menjadi mafia Alutsista melakukan serangan balik ke pada Prabowo karena mereka tidak lagi kebagian jatah. Dan serangan yang dilancarkan, kata dia, sangat rapi dan testruktur.
"Tentunya dengan biaya tinggi agar terframing sebagai program-program perbaikan sistem pengadaan alutsista yang sedang dibenahi Prabowo. Harapannya mereka bisa kembali menjadi agen-agen alutsista di Kemhan," tutup Arief. (Pon)
Baca Juga
