Survei: Demokrat Geser Golkar di Tiga Besar, Dekati Gerindra

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 08 Agustus 2021
Survei: Demokrat Geser Golkar di Tiga Besar, Dekati Gerindra

Ketua Umum Demokrat AHY bersafari politik ke Jawa Barat. ANTARA/HO-Dok Partai Demokrat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi tiga besar menggeser Partai Golkar. Demokrat juga hanya berselisih tipis dari Partai Gerindra di urutan kedua.

"Jika tren elektabilitas Demokrat terus meningkat, maka sangat mungkin menyalip Gerindra maupun PDIP dan menjadi jawara pada Pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (8/8).

Tren elektabilitas Demokrat terus mengalami kenaikan signifikan sejak survei dilakukan Februari 2021. Semula perolehan elektabilitas partai berlambang Mercy tersebut hanya di kisaran tiga persen, namun melonjak menjadi delapan persen.

Baca Juga:

Pesawat Kepresidenan Dicat Merah, Demokrat: Menghapus Jejakmu!

"Kini elektabilitas Demokrat kembali naik mencapai 10,1 persen membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4 persen," ujarnya.

Untuk posisi pertama masih ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Akan tetapi, tren partai yang dikomandoi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri tersebut mengalami penurunan selama setahun terakhir.

"Pada survei sebelumnya, PDIP masih memantapkan elektabilitas di kisaran 20 hingga 30 persen, namun kini turun menjadi 19,8 persen," ujar dia.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA


Tidak hanya PDIP dan Gerindra, Golkar yang juga partai koalisi pemerintah mengalami penurunan elektabilitas menjadi 7,3 persen dan merosot ke posisi empat.

Menurut Andreas, manuver Demokrat yang berada di luar pemerintahan berhasil mencitrakan diri sebagai oposisi utama.

Berbeda dengan Demokrat, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga partai oposisi hanya memperoleh 4,8 persen.

"Demokrat berhasil melawan upaya kubu Moeldoko untuk membelah internal partai, sementara PKS dibayang-bayangi oleh Gelora yang bisa dianggap sebagai sempalan PKS," ujar Andreas.

Gelora sebagai partai politik baru mulai menunjukkan taringnya dengan meraih elektabilitas 1,1 persen. Partai baru lainnya yang dipimpin Amien Rais yaitu Partai Ummat memperoleh elektabilitas sebesar 1,7 persen dibandingkan posisi pendahulunya, Partai Amanat Nasional (PAN) yakni 1,2 persen.

Baca Juga:

Demokrat Sarankan PPKM Level 4 Dilanjutkan

Untuk posisi papan tengah diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5,7 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 5,3 persen, Nasdem 3,5 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 2,0 persen.

Sedangkan untuk posisi bawah, berdasarkan survei New Indonesia Research & Consulting, elektabilitas Perindo hanya 0,7 persen, Hanura 0,5 persen, Berkarya 0,4 persen, dan lainnya 0,3 persen.

"Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 25,2 persen," kata dia.

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sekitar 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Baca Juga:

Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes

#Survei #Partai Demokrat #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Survei DFW Temukan 3 Kendala Besar Koperasi Merah Putih
Kebingungan pengurus koperasi Merah Putih juga dipengaruhi regulasi yang tumpang tindih.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Survei DFW Temukan 3 Kendala Besar Koperasi Merah Putih
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Bagikan